 |
| Foto: Drs. Syahrifullah selaku kepala Imigrasi kelas 1 Mataram |
Mataram, Selaparangnews - Kepala kantor imigrasi kelas 1 Mataram meminta agar pihak Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bertindak cepat dalam mengurus mahasiswa penerima beasiswa (awardee) dalam proses pembuatan paspor, "dari kemarin kami sudah meluangkan waktu," ucap Drs. Syahrifullah selaku kepala Imigrasi kelas 1 Mataram saat ditemui di ruangannya. Rabu, (22/07/2020).
Sampai dengan saat ini (20/7) pihak imigrasi sendiri sudah menerima berkas pengajuan pembuatan paspor dari penerima beasiswa LPP-NTB sebanyak 12 orang dari total yang diajukan 21 orang.
Imigrasi sendiri tetap menerapkan persyaratan yang sama dalam pembuatan paspor seperti menyiapkan berkas KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah, surat persetujuan orang tua (bagi penerima beasiswa pendidikan luar negeri), buku nikah (jika sudah menikah) dan khusus untuk pendidikan di luar negeri diwajibkan mempunyai bukti penerimaan kampus tujuan.
Dengan adanya wabah Covid-19 saat ini, imigrasi menyarankan seluruh warga yang ingin membuat paspor agar registrasinya melalui online terlebih dahulu, agar tidak berkerumunan di tempat.
"Sekarang lebih banyak yang registrasi lewat sistem online yang sudah kami sediakan," kata Syahrifullah.
Sejak 15 Juni yang lalu sudah dimulai pembuatan paspor untuk umum, tapi tidak untuk pembuatan paspor kerja. Adapun rekomendasi pembuatan paspor tersebut hanya untuk pendidikan dan ibadah haji, "tapi untuk haji saja tahun ini sudah dibatalkan," ucapnya.
Melihat kuota yang diberikan oleh pihak LPP untuk merekomendasikan penerima beasiswanya sebanyak 21 tersebut belum sampai memenuhi kuota perbulan yang disarankan oleh imigrasi dalam pembuatan paspor, "kuota kita perbulan itu maksimal 50 orang," ketus Wisnu selaku Humas Imigrasi kelas 1 Mataram di tempat yang sama.
Terpisah, Irwan Rahadi, M.Sc selaku direktur LPP-NTB merespon cepat jika ia memang dari beberapa hari kemarin sudah melakukan komunikasi ke pihak imigrasi Mataram, terkait dengan berkas yang harus disiapkan oleh penerima beasiswa (awardee).
Dari hasil komunikasi yang ia lakukan menemui titik penjelasan oleh imigrasi Mataram, "alhamdulillah pihak imigrasi mengerti alur dari model kerjasama kita dengan kampus diluar," kata Irwan.
Kemudahan yang diberikan imigrasi Mataram dengan membolehkan penerima beasiswa LPP-NTB tidak melampirkan bukti penerimaan di kampus tujuan bukan tanpa alasan.
Irwan menjelaskan jika rata-rata kampus di luar yang bekerja sama dengan LPP-NTB tidak langsung masuk ke salah satu kampus pilihan di masing-masing Negara. Jika umumnya dari syarat yang diberikan imigrasi memang harus memiliki bukti penerimaan kampus tujuan, beda hal dengan LPP yang polanya menampung dulu baru kemudian akan ditempatkan.
"Syarat kampus penempatan kalau di kita harus punya paspor dulu," jelas Irwan
Untuk itulah kemudian pihak imigrasi sendiri memaklumi hal tersebut. Terkait dengan adanya penerima beasiswa yang masih sedikit melakukan pembuatan paspor kemarin, ia mengakui "itu kesalahan komunikasi di awal," lanjutnya.
Karena diakuinya ada perbedaan syarat yang diajukan dari LPP dengan syarat yang umumnya ada di imigrasi. Kendati demikian penerima beasiswa disarankan tetap gesit melakukan pembuatan paspor dengan tidak mengulur-ulur waktu.
"Kami sudah membantu dan mempermudah prosesnya," tulis Sri Hastuti Novilia, A.S., M. TESOL selaku Sekretaris LPP-NTB.
Mayoritas mahasiswa penerima beasiswa LPP menerangkan jika mereka kesulitan karena adanya kesalahan data pribadi yang ada di identitas kewarganegaraannya.
"Ada temen yang tidak online NIKnya disuruh pulang perbaiki oleh imigrasi, begitu pula dengan rekan lainnya yang beda angka tanggal lahir antara akta dan ijazahnya," terang salah satu penerima beasiswa LPP-NTB saat bersama rekannya.
Meskipun dengan keadaan begitu, pihak LPP akan tetap bertanggung jawab dengan permasalahan yang membuat penerima beasiswa menjadi terkendala dalam proses administrasinya.
"Kami akan kawal terus sampai selesai," tegas Irwan. (SN-06)
