 |
| Foto: H. Ahmat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang saat ini sedang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial diperkirakan akan rampung bulan depan dan bisa dilaunching bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Timur.
Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat menyampaikan, pembangun RPTC itu selain didorong oleh absennya RPTC di Lombok Timur, juga karena tingginya angka pelecehan seksual di Lotim, sementara tempat khusus untuk menampungnya tidak ada. Oleh karenanya, belasan korban pelecehan seksual yang ada di Lotim untuk sementara dititipkan di RPTC Kota Mataram sembari menunggu RPTC Lotim siap beroperasi.
Selama ini, lanjutnya, Dia kerap dihubungi Pol PP untuk mempertanyakan tempat menampung gelandangan yang berhasil diamankan. Namun, karena RPTC belum ada, maka dia meminta supaya dilepaskan. “RPTC itu memang masih dibangun, tapi saya harap bisa dilaunching pada akhir bulan Agustus bersamaan dengan hari ulang tahun Lombok Timur” ungkapnya. Rabu. (15/07/2020).
H. Ahmat mengatakan, RPTC tersebut nantinya diharapkan akan menjadi tempat pembinaan dan pemulihan, terutama bagi para korban pelecehan seksual dan para tuna sosial lainnya, seperti Gelandangan, Anak Terlantar, serta Orang Dengan Gangguan Mental.
Dia menyebutkan bahwa, ada sekitar 16 korban pelecehan seksual yang ditagani oleh Dinas Sosial, di mana yang terakhir itu terjadi di Desa Pijot, yakni seorang anak yang diperkosa oleh Guru dan Pembina pramukanya. Sementara untuk kejadian lain ialah di Masbagik, yang sekarang masih dirawat di klinik setempat. ‘Kemarin dia melahirkan di klinik sana, dan sekarang masih kita titip di sana” ucapnya.
Adapun Lokasi RPTC tersebut, sambungnya, terletak di belakang Kantor KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Lombok Timur. “Ada sekitar 10 ruangan yang kami siapkan di sana lengkap dengan berbagai fasilitasnya” kata dia.
H. Ahmat mengaku bahwa sebelumnya, Lotim memang pernah memiliki RPTC. Namun, tiap kali ada pergantian pimpinan, maka RPTC itu hilang seiring dengan hilangnya pemimpin tersebut. Karena itulah, untuk menghindari supaya tidak seperti RPTC sebelumnya, dia akan mematenkannya dengan mengusulkan supaya dibuatkan Perbup sebagaimana Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK)
“Kita berharap RPTC ini diperkuat dengan Perbup agar tetap ada, seperti UPTPK, kalau UPTPK adalah kantornya orang miskin maka nantinya RPTC ini kita jadikan kantornya para korban pelecehan seksual dan korban -korban sosial lainnya,’’sebut H. Ahmat.
Sementara terkait anggaran, dia mengataka bahwa untuk pembanguna RPTC ini menghabisan sekitar Rp. 450.000.000 sebagaimana yang telah disepakati dengan DPRD. Sementara untuk biaya operasionalnya, nantinya dia akan melibatkan program sosial yang ada seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga menjalin kerjasama dengan Baznas.
“Nanti kita mintai agen dan para suplayer untuk nyumbang seikhlasnya, Selain itu, kita juga akan melibatkan Baznas” tutupnya. (SN-05)
