 |
| Foto : Asrul Sani, Kadis DP3AKB (kiri), Dan Kabid Perlindungan Anak DP3AKB (kanan) |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mengajak anak-anak Lombok Timur bertemu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap tidak relevan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim.
Azhar selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP3AKB Lotim menuturkan bahwa dalam rangka menyambut hari anak nantinya akan diadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang edukatif dan positif bagi anak
"Untuk menyambut hari anak nantinya kita akan mengadakan berbagai jenis kegiatan seperti membuka donasi untuk bayi kembar siam yang dari jurit, memberikan bantuan paket sembako kepada anak dan perempuan, serta acara seremonial lainnya", tuturnya. Senin, (6/7/2020)
Ia juga mengungkapkan bahwa acara puncak hari anak tanggal 23 Juli 2020 akan diadakan audiensi anak-anak bersama DPRD Lombok Timur.
"Nanti di acara puncaknya itu kita akan membuka peluang bagi anak-anak kita agar bisa bertatap muka langsung dengan anggota Dewan Lombok Timur", uangkapnya.
Kegiatan itu diharapkan bisa menyuarakan aspirasi dari anak-anak di Lotim yang selama ini tidak tersalurkan. Dan disisi yang lain agar Anggota DPRD Lotim bisa mendengarkan suara-suara yang selama ini.
"Kegiatan itu kami rencanakan nantinya agar keluh kesah anak-anak Lotim bisa langsung tersampaikan kepada anggota dewan mereka, dan dewan juga harus mendengarkan aspirasi anak-anak itu nantinya", lanjutnya.
Di tempat yang sama Asrul Sani selaku Kadis DP3AKB juga menambahkan jika di hari anak yang akan datang, tema yang akan diambil yakni "Festival Gembira di Rumah". Karena melihat situasi yang masih dalam pandemi Covid-19.
"Tema kali ini yaitu festival gembira di rumah, itu dikarenakan kita masih dalam masa pandemi Covid-19 walapun era new normal sudah diterapkan", tandas Asrul Sani.
Ia melihat euforia dari anak-anak di Lotim yang sangat ingin bertemu langsung dengan perwakilan mereka yang ada di DPRD, untuk itulah rencana audiensi itu akan diselanggarakan. Terkait dengan waktu pelaksanaan, saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait.
"Pertemuan ini direncanakan karena kita melihat anak-anak di Lotim sangat ingin bertemu dewannya, adapun waktu dan tempat nanti akan kami umumkan di hari berikutnya karena saat ini kami sedang berkomunikasi dengan pihak yang akan terlibat nantinya", sambungnya.
Namun hajatan dari DP3KAB tidak serta merta diterima, Wakil ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Muhammad Habiburrahman menegaskan kalau hal itu tidak relevan jika anak-anak diberikan ruang yang notabenenya adalah diperuntukkan untuk orang dewasa.
"Hari anak itu adalah hari bahagia untuk anak, bukan memberatkan dengan konten-konten yang seperti itu, tugas stakeholder nantinya bisa merangkai kegiatan yang harus berbasis anak juga, jangan dikemas seperti settingan orang dewasa", tegasnya saat di wawancarai via telpon.
Ia juga sepakat jika nantinya audiensi akan dilakukan bersama anggota DPRD, akan tetapi jangan sampai meninggalkan naluriah dari karakter anak itu sendiri.
"Kita sepakat jika ada hearing di DPRD bersama anak, akan tetapi tetap dalam koridor kreasi berbasis anak", paparnya.
Selain itu juga, Ia mencoba merubah cara berfikir orang-orang yang ada di pemerintahan agar tidak selalau berfikir tentang masalah anak. Tapi lebih luas lagi, anak juga membutuhkan bimbingan dalam mengasah ide dan kratifitas yang ada dalam dirinya masing-masing.
"Selama ini jangan kita berfikir bahwa banyak masalah yang ada di dalam kehidupan anak-anak, akan tetapi coba buka frame berfikir yang lainnya seperti bagaimana cara mengasah kreatifitas anak-anak kita di Lotim ini" ujarnya.
Ia berharap, pemerintah jangan hanya fokus dengan masalah yang ada. Tapi potensi skill anak-anak dan dukungan dari pemerintah itulah fokus utama selama ini yang sering dilupakan.
"Apa-apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk anak dalam hal pengembangan prestasi, bagaimana bentuk suportnya juga, apa bentuk tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu semua kan sering luput dari pemerintah", tutupnya. (SN-06)
