Muhammad Azlan, Plt. Kepala Bapenda sekaligus Kepala ULP Kabupaten Lombok Timur.
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Pandemi Covid-19 yang merebak hampir di seluruh negara saat ini tidak hanya mempengaruhi pola perilaku kita sehari-hari, melainkan juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli suatu daerah.
Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, seperti dijelaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur, Muhammad Azlan bahwa Per tanggal 30 Juni 2020, PAD Lotim baru mencapai 40 persen, yang seharusnya sudah berada di angka 50 persen jika dalam kondisi normal.
"Performa PAD Lotim hingga 30 Juni baru mencapai 40 persen, dalam kondisi normal sudah harus mencapai 50 persen" ucapnya. Selasa. (04/08/2020).
Kendati demikian, Azlan mengaku bahwa Bapenda Lotim sudah menyiapkan serangkaian strategi guna menggenjot PAD tersebut, salah satunya adalah dengan menyisir sumber-sumber pendapatan yang baru.
Karena itulah lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bapenda Provinsi yangg ditindaklanjuti dengan menjalin koordinasi dengan kepala Samsat Lotim. Dia mengaku bahwa hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor.
"Kenapa ini yang digenjot? Karena sektor ini tidak terlalu terdampak oleh Pandemi Covid-19" jelasnya.
Sementara untuk sumber-sumber pendapatan lain, justru mengalami pengurangan, bahkan pembebasan sama sekali, seperti pajak perhotelan dan untuk retribusi pasar sebanyak 50 persen
"Karena itulah Bapenda harus melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan itu" kata dia.
Tidak hanya itu, Azlan juga mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan semua kepala pasar yang ada di Lotim, menyusul batas pengurangan retribusi pasar sudah berakhir pada 31 Juli yang lalu.
"Karena sudah normal kembali maka perlu dilakukan sosialisasi melalui Kepala pasar" ucapnya.
Azlan melanjutkan, Pihaknya juga akan melakukan evaluasi penerimaan PAD di Lotim, terutama dari sektor pajak. karena sampai awal bulan Agustus ini penerimaan pajak, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan termasuk juga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) baru mencapai 32,9 persen.
Menurutnya, pendapatan itu memang kecil dibandingkan pendapatatan yang sudah ditargetkan.
"Meskipun sekarang sudah new normal tapi mungkin para Kadus belum terlalu berani melakukan penagihan" imbuhnya sembari mengatakan bahwa untuk mengatasi hal itu, dia berjanji akan segera berkoordinasi dengan para camat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.
"Itulah beberapa hal yang akan segera kita lakukan dalam waktu dekat ini" tutupnya. (SN-05)
