Notification

×

Iklan

Iklan

Bumdes di Lotim Diminta Bentuk Bank Sampah di Masing-Masing Desa

Friday, October 16, 2020 | October 16, 2020 WIB Last Updated 2021-04-01T16:59:08Z

Foto: H. Ashari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintah Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Lombok Timur, Selaparangnews.com - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur fungsinya harus lebih diaktifkan untuk membangun perekonomian masyarakat Desa. Salah satu caranya ialah dengan membangun sinergitas untuk menyempurnakan program "zero waste" melalui pembangunan bank sampah di setiap Desa yang ada di Lotim.

"BUMDes ini harus berperan aktif ke depan untuk membangun perekonomian masyarakat di Desa, terlebih lagi perannya akan ditambah nantinya untuk membantu program zero waste berupa pembuatan bank sampah," kata H. Ashari selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Jum'at, 16/10/2020.

Total dari 955 Desa di seluruh NTB, terdapat 11 Desa yang belum memiliki BUMDes. Untuk itulah ia meminta agar seluruh Desa di Lotim, nantinya bisa menjalin kolaborasi. Baik dari pihak pemerintah maupun luar pemerintah. Hal itu penting nantinya, untuk mempertahakan ekonomi Desa terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.

Lebih detil ia menjelaskan bahwa BUMDes wajib memiliki penjamin hukum yang diatur oleh Peraturan Desa (Perdes). Sebab kalau BUMDes tidak memiliki jaminan hukum yang jelas, maka BUMDes tersebut berkategori ilegal.

"239 Desa di Lotim yang sudah mempunyai BUMDes agar memiliki badan hukum berupa Perdes. Jika tidak ada Perdesnya maka itu ilegal," tuturnya.

Salah satu rencana yang akan Ashari lakukan yakni, membangun kolaborasi dengan pejabat lingkup lingkungan hidup NTB untuk membangun bank sampah di masing-masing Desa yang ada di Lotim. hal itu dilakukan untuk mendukung program "zero waste" yang telah berjalan di NTB saat ini.

Perlu diketahui bahwasanya program "zero waste" yang saat ini berjalan di kepemerintahan Zul-Rohmi akan berdampak nantinya ke masyarakat NTB dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itulah, berawal dari Desa nantinya Ashari mengharapkan sinergitas antara BUMDes dan penanggung jawab dari program "zero waste" bisa terjalin dengan baik ke depannya.

"Desa harus bisa bersinergi nantinya dengan Dinas Lingkungan Hidup, untuk membangun bank sampah dimasing-masing Desa yang ada di Lotim," sambungnya.

Hal tersebut ia lakukan semata-mata sebagai upaya membangun ekonomi Desa dari BUMDes itu sendiri. Hasil dari bank sampah itulah nantinya akan menjadi profit bagi Desa. Sehingga, sirkulasi keuntungan yang di hasilkan BUMDes melalui bank sampah tersebut, bisa kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom menjelaskan, peran penting pihak Desa untuk memaksimalkan program "zero waste" sangat dibutuhkan saat sekarang ini. Pasalnya, instrumen paling kecil pemerintah yakni berada di Desa.

"BUMDes harus mempunyai unit bank sampah nantinya untuk menyempurnakan program zero waste," ucapnya.

Pendampingan harus tetap intens dilaksanakan oleh pemerintah Desa, kata madani itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman terhadap kebersihan lingkungan terutama persoalan sampah.

Adapun capainya sampai dengan saat ini 63% sampah yang tidak tertangani di NTB setelah adanya program "zero waste". Sisa itulah nantinya peran masyarakat Desa yang dalam hal ini BUMDes untuk mengelola bank sampah secara mandiri agar sampah tersebut bisa memberikan manfaat kepada Desa.

Sampai dengan saat ini terdapat 80% sampah ada di jalan, sungai dan laut. Sedangkan cita-cita dari Pemprov NTB melalui program "zero waste" agar 2023, sampah di NTB harus bisa tertangani 100%.

"Sampah tidak bisa dihilangkan tapi sampah itu nantinya akan dikelola dengan berbagai macam inovasi, itulah yang dinamakan zero waste," kata Madani. (fgr)

×
Berita Terbaru Update