 |
| Foto: Warga Desa Perian menyegel kantor desa |
Aksi tersebut merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat setempat setelah adanya dugaan penggelapan dana Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dilakukan oleh salah seorang kaur di Desa Perian inisial X dan Kepala Wilayah (Kawil) inisial MN.
Dalam tuntutannya, masyarakat menginginkan kedua oknum pejabat Desa yang diduga melakukan penggelapan BST tersebut supaya mengundurkan diri dari jabatannya.
Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa kedua oknum itu diduga telah melakukan penggelapan dana BST kepada masyarakat penerima. Dengan cara menyembunyikan dana yang seharusnya dibagikan ke masyarakat penerima.
Awalnya, ia menceritakan jika salah seorang warga penerima BST sempat menanyakan ke pihak Desa terkait dengan dana yang Ia terima tak kunjung dicairkan. Namun ketika salah seorang warga tersebut mengkroscek ke kantor pos, ternyata atas nama warga itu sudah melakukan pencairan.
"Ketika warga penerima itu menanyakan perihal pencairan dana BST yang Ia dapatkan melalui kantor pos, ternyata jawaban dari kantor pos warga itu sudah melakukan pencairan," ucapnya, pada 28 Desember 2020.
Kenyataannya, yang melakukan pencairan dana BST milik masyarakat bukan yang bersangkutan. Namun, dilakukan oleh salah satu oknum pejabat di Desa Perian tersebut.
Dari situlah kemudian, gejolak kemarahan masyarakat mulai timbul terharap pihak-pihak pemerintah Desa yang terlibat, dimulai dari bulan November sampai dengan saat ini. Akhirnya, beberapa waktu yang lalu masyarakat dipertemukan dengan pihak Desa, termasuk oknum pejabat yang diduga melakukan penggelapan itu.
Pada pertemuan tersebut, kedua dua orang terduga itu diberikan kesempatan, dalam tempo tiga hari untuk mengambil keputusan yang dimulai dari hari ini, di mana pada hari kamis nantinya masyarakat sudah diberikan keputusan yang tetap dan jelas.
"Hasil dari musyawarah yang kemarin malam itu, dua pejabat tersebut disuruh mundur dari jabatannya. Dan diberikan tenggak waktu berfikir selama tiga hari mulai dari hari ini sampai dengan kamis besok," jelasnya
Menurutnya, jika keinginan masyarakat dipenuhi nantinya pasti akan berefek ke kasus lainnya. Karena dari situlah kemudian akan terungkap, jumlah dan nominal masyarakat yang mengalami pemotongan BST.
Ia juga tidak tahu persis berapa total uang yang diduga telah digelapkan oleh kedua oknum tersebut. Karena menurutnya, yang tahu persis hal itu adalah pihak pemerintah Desa yang terlibat dalam kasus tersebut.
Terpisah, Kawil inisial MN yang diduga melakukan penggelapan membantah telah menggelapkan dana BST masyarakat. Menurutnya ia melakukan penyimpanan dana BST sementara melalui sistem satu pintu, karena setelah ada kesepakatan dari pihak pemerintahan Desa Perian.
"Di desa itu kan ada semacam kesepatakan, yang dicairkan melalui sistem satu pintu. Karena kaur kesra yang biasanya mempunyai urusan seperti itu," dalihnya.
Dia mengakui bahwa memang ada beberapa warga penerima BST di lingkungannya yang tidak langsung sampai ke tangan penerima. Namun, hal tersebut sudah disampaikan kepada warga penerima jauh hari sebelum masyarakat ribut saat ini.
Berdasarkan data yang dipegang, ada 14 orang yang belum menerima pada waktu itu terdapat 7 orang dua tahap dan 7 orang satu tahap. Tapi dana BST tersebut sudah diberikan semuanya dengan total jumlah Rp. 6.300.000,00 dan itu semuanya sudah diberikan kepada masyarakat yang belum menerima.
"Tidak ada yang menuntut mundur," jawab MN, ketika di tanya oleh media terkait dengan apakah 14 orang yang bersangkutan melakukan tuntutan terhadapnya.
Terkait dengan keinginan masyarakat agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan, menurutnya hal itu belum terfikirkan olehnya. Mengingat, berdasarkan surat pernyataan yang dibuatnya ia tidak ingin mengundurkan diri.
"Saya menyatakan tidak bersedia mengundurkan diri sebagai Kawil Perian Selatan, dan selanjutnya siap mengikuti proses apabila diadukan ke pihak yang berwajib," isi surat pernyataan yang dibuat MN, bertanda tangan pada 28 Desember 2020 bertempat di Desa Perian.
Melalui sambungan telepon seluler, Kepala Desa Perian H. Abdul Muhid membenarkan jika adanya indikasi dugaan penggelapan dana BST dari kedua oknum pejabat di pemerintahan desanya.
"Bener itu ada indikasi, tapi harus bagaimana lagi," singkat Kades. (fgr)
