 |
| Foto: Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H.L. Hasan Rahman |
Spekulasi masyarakat mengenai penyebab kelangkaan itu pun bermunculan. Ada yang menganggapnya sebagai kesalahan pemerintah, pengawas, distributor dan pengecer.
Bahkan ada juga yang berpandangan bahwa semua itu disebabkan oleh para petani sendiri yang menggunakan pupuk melebihi standar penggunaan yang seharusnya.
Berbagai macam pandangan itulah yang membuat Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, H.L. Hasan Rahman pesimis persoalan pupuk ini bisa menemukan jalan keluar.
Menurutnya, satu-satunya cara untuk untuk keluar dari tindakan saling salah-menyalahkan itu ialah dengan memberikan subsidi pupuk secara penuh kepada petani.
Pasalnya, kata dia, persoalan semacam itu akan selalu muncul setiap tahun kalau pemerintah masih setengah-setengah dalam mensubsidi kebutuhan pupuk masyarakat. Menurutnya, lebih baik semua pupuk itu disubsidi, baik pupuk Urea, NPK atau yang lainnya.
Atau sebaliknya, kata Hasan Rahman, subsidi itu ditiadakan sama sekali, tapi dengan catatan, petani diberikan Cash Money (Uang Cash) untuk membeli pupuk.
Sehingga, kata dia, dengan keadaan seperti itu, petani terdorong sendiri untuk menggunakan pupuk jenis lain.
“Ya ini errornya semua, dari bawah sampai atas” kata H.L. Hasan Rahman kemarin, Kamis, 28/01/2021 saat ditemui awak media di Kantor DPRD Lotim.
Sembari menjelaskan bahwa dari pada nanti ujung-ujungnya masyarakat yang akan disalahkan, karena dinilai menggunakan pupuk melebihi kuota dan luas lahan yang dibutuhkan, maka lebih baik pemerintah mensubsidi puuk itu secara penuh atau menghilangkannya sama sekali.
Siapapun yang disalahkan atas persoalan ini, kata Politisi Golkar ini, tentu akan membela diri. Dia mencontohkannya dengan Dsitributor, apabila disalahkan mereka akan menyalahkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani). “Jadi akan saling salah-menyalahkan,” kata dia.
Sementara bagi pengecer yang menjual pupuk subsidi dan non subsidi secara silang juga tidak diperkenankan oleh pemerintah.
“Diharamkan bahasanya Dinas Pertanian Provinsi kemarin,” ujarnya, seraya mengatakan bahwa persoalan yang muncul kemudian adalah ketika kebutuhan petani tidak tercukupi dengan pupuk subsidi lantaran pengecer tidak boleh menjual secara silang. Atau petani tidak punya cukup uang untuk membeli pupuk non subsidi.
Sehingga menurut dia, jalan keluar satu-satunya dari sengkarut soal pupuk itu ialah dengan mensubsidi secara penuh, kebutuhan pupuk masyarakat. Atau jika tidak bisa maka dengan menghapus subsidi itu dan menggantinya dengan memberikan bantuan berupa uang cash kepada petani untuk memenuhi kebutuhan pupuknya.
“Jadi satu-satunya jalan keluarnya ya seperti yang saya katakan tadi itu, kasih saja seluruh masyarakatnya subsidi, berapapun subsidinya itu urusan pemerintah, jangan setengah-setengah untuk memberikan subsidi itu,’ ujarnya, sembari mengaku sudah menyampaikan usulnya tu ke Pemerintah Provinsi saat diundang untuk membahas masalah tersebut di sana. (yns)
