Penulis: Asmul Rianto | Kabid PTKP HMI Cabang Lombok Timur
OPINI - Sunrise Land Lombok (SSL), salah satu destinasi wisata yang kini cukup familiar di Lombok Timur, belakangan menjadi pusat perhatian publik. Objek wisata yang berada di tepian pesisir selatan Lombok Timur ini tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga menghadirkan realitas lain yang jauh lebih kompleks: tarik-menarik kepentingan antara pemuda desa sebagai perintis dan pemerintah sebagai pemegang otoritas.
Pantai yang dulunya dipandang sebagai kawasan terbengkalai—dipenuhi semak, sampah, dan tanpa nilai ekonomi—berhasil dihidupkan kembali melalui tangan-tangan kreatif pemuda desa setempat. Dengan keterbatasan modal, tanpa fasilitas negara, dan tanpa jaminan kepastian hukum, kawasan itu disulap menjadi destinasi wisata yang hidup, ramai dikunjungi, dan memberi harapan baru bagi ekonomi warga.
Namun, keberhasilan tersebut justru berujung pada ironi. Di saat SSL mulai menunjukkan geliat ekonomi, konflik kepentingan pun muncul. Pemuda desa yang merintis dari nol kini dihadapkan pada wacana pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan dalih peningkatan kualitas, keamanan, dan masuknya investor.
Bagi pemuda SSL, langkah tersebut tidak sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh rasa keadilan. Mereka merasa kerja keras, pengorbanan waktu, dan dedikasi bertahun-tahun seolah tidak mendapat pengakuan yang layak. Pemerintah dinilai hadir bukan sebagai mitra, melainkan sebagai “pemain baru” yang datang ketika meja sudah tertata.
Dalih pemerintah memang terdengar normatif: pengelolaan yang lebih profesional, rencana pembangunan jeti, wahana wisata air, hingga peningkatan standar keamanan. Namun di sisi lain, ketidakpercayaan pemuda bukan tanpa alasan. Pengalaman empiris masyarakat Lombok Timur menunjukkan bahwa banyak destinasi wisata yang sebelumnya diambil alih pemerintah justru stagnan, bahkan mati suri. Janji investasi kerap menguap, sementara ruang partisipasi masyarakat menyempit.
Tak heran, polemik SSL memicu reaksi luas di media sosial. Gelombang komentar warganet pada umumnya mencerminkan skeptisisme publik terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Kritik ini bukan sekadar sentimen emosional, melainkan refleksi dari pengalaman kolektif masyarakat yang berulang kali menyaksikan objek wisata “diambil alih, lalu ditinggalkan”.
Dalam konteks ini, pemerintah semestinya melakukan refleksi. Pembangunan pariwisata tidak bisa semata diukur dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau surplus anggaran. Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah meluasnya akses lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal.
Sunrise Land Lombok, sejauh perjalanannya, telah membuktikan peran tersebut. SSL membuka ruang kerja bagi pemuda dan warga sekitar, menggerakkan UMKM, serta menciptakan sirkulasi ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Dampak ini, dalam jangka panjang, justru memperkuat daya beli dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Karena itu, alih-alih mengambil alih, pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator dan regulator yang adil. Mendukung, memperkuat, dan memberikan kepastian hukum kepada pemuda perintis jauh lebih bijak dibandingkan menyingkirkan mereka atas nama investasi. Kolaborasi yang sehat akan menghasilkan keberlanjutan; pengambilalihan sepihak hanya akan melahirkan resistensi sosial.
Sunrise Land Lombok bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah simbol kreativitas pemuda, keberanian masyarakat mengelola ruang hidupnya sendiri, dan cermin relasi kuasa antara negara dan warga. Cara pemerintah menyikapi SSL hari ini akan menjadi penanda penting: apakah negara hadir untuk memberdayakan, atau justru mengambil alih ketika hasilnya mulai terlihat.
