Notification

×

Iklan

Iklan

Tuan Guru Badruddin Hamid: Jejak Sunyi Otoritas Moral dari Kebon Talo

Sabtu, 17 Januari 2026 | Januari 17, 2026 WIB Last Updated 2026-01-17T08:23:59Z


Penulis: Agus Dedi Putrawan. Ms.i., | Wakil Ketua Lakpesdam PWNU NTB




D
i Lombok, otoritas keagamaan tidak selalu lahir dari podium besar atau panggung politik yang gemerlap. Ia tumbuh pelan, dari rumah-rumah sederhana, masjid kampung, dan pengajian yang dihadiri orang-orang tua dengan sarung lusuh dan catatan kecil di tangan. Di ruang seperti inilah nama Tuan Guru H. Badruddin Hamid dikenang bukan sekadar sebagai tokoh agama, tetapi sebagai figur yang menjembatani iman, pengetahuan, dan pengabdian sosial.

Sebutan Tuan Guru di tengah masyarakat Sasak bukan gelar administratif. Ia adalah pengakuan sosial. Gelar yang tidak diwariskan, melainkan dibentuk oleh konsistensi ilmu, keteladanan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. 

Badruddin Hamid adalah salah satu sosok yang menjalani pengakuan itu sepanjang hidupnya dari dakwah keliling kampung, pendidikan pesantren, hingga keterlibatan politik akar rumput.

Lahir di Gerung Perigi pada 13 September 1953, Badruddin Hamid tumbuh dalam lingkungan keluarga religius. Ayahnya, H. Abdul Hamid, dikenal sebagai penghafal Al-Qur’an sekaligus orator ulung yang dihormati masyarakat. Dari garis inilah, tradisi keilmuan dan keberanian berbicara di ruang publik mengalir. 

Namun hidup tidak selalu ramah. Di usia yang masih muda, Badruddin Hamid harus kehilangan ayahnya. Menjadi yatim tidak membuatnya berhenti belajar justru menjadi dorongan untuk meneguhkan jalan pengabdian.

Dunia pesantren membentuk watak hidupnya. Sejak kecil ia menghabiskan waktu sebagai santri di Pondok Pesantren Islahuddiny Kediri, Lombok Barat, menapaki jenjang pendidikan dari ibtidaiyah hingga aliyah. 

Tahun-tahun panjang sebagai santri menjadikannya pribadi yang disiplin, tekun, dan terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Setelah menuntaskan pendidikannya pada 1970, ia menetap di Kebon Talo tanah warisan keluarga yang kelak menjadi pusat dakwah dan pendidikan.

Haji bukan sekadar ritual bagi Badruddin Hamid. Ia menunaikan ibadah haji hingga lima kali sepanjang hidupnya. Pengalaman spiritual itu memperkuat legitimasi sosialnya sebagai Tuan Guru, sekaligus memperluas horizon dakwahnya. 

Sepulang dari Tanah Suci, pengajian demi pengajian mulai digelar dari masjid ke masjid, dari Lembar hingga Sekotong. Dakwahnya tidak berjarak. Ia menggunakan bahasa Sasak, bahasa keseharian masyarakat, agar pesan agama tidak terasa asing atau elitis.
Yang menarik, dakwah Badruddin Hamid tidak bersifat menggurui. 

Tema-temanya bersandar pada persoalan hidup sehari-hari, akhlak, muamalah, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Ia jarang masuk ke wilayah perdebatan mazhab di ruang publik. Bagi beliau, ketenangan sosial lebih penting daripada kemenangan argumentatif. Perbedaan dibahas dalam ruang terbatas, bukan diumbar di hadapan jamaah yang beragam latar belakangnya.

Di sela-sela aktivitas dakwah, Badruddin Hamid membangun institusi pendidikan. Tahun 1988, ia merintis Pondok Pesantren Riadul Ishlah, yang kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi Pondok Pesantren Al-Hamidy. 

Pesantren ini tidak hanya mengajarkan kitab-kitab klasik seperti Jurumiyah, Bulughul Maram, dan Safinatun Najah, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan berbicara di depan publik. Bagi beliau, ilmu harus mampu hadir di ruang sosial disampaikan dengan bahasa yang hidup dan mudah dipahami.

Orientasi pendidikan ini tidak lahir tanpa alasan. Badruddin Hamid melihat kebutuhan masyarakat akan figur-figur yang mampu menjadi juru bicara keagamaan: penceramah, MC acara keagamaan, hingga pembaca doa dan penyampai takziah. Maka pesantren baginya bukan sekadar ruang transmisi ilmu, tetapi laboratorium pembentukan karakter sosial. 

Ia bahkan mendorong santrinya belajar kepada guru-guru lain di luar pesantren, menandakan keterbukaan intelektual yang jarang dimiliki tokoh sekelasnya.
Uniknya, jejak pengabdian Badruddin Hamid juga melintasi dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai kepala dusun selama dua periode, sebelum kemudian dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat selama dua periode berikutnya. 

Politik baginya bukan panggung kekuasaan, melainkan sarana pelayanan. Ia tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat secara kaku. Dalam pandangannya, keadilan sosial, kepemimpinan, dan keberpihakan pada masyarakat kecil adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang berilmu.

Meski pernah aktif di Golkar dan kemudian Nahdlatul Ulama, identitas politik tidak pernah menjadi wajah utama dirinya. Yang lebih diingat masyarakat adalah kesediaannya hadir di setiap undangan: pengajian, pernikahan, kematian, hingga acara kecil di kampung. Ia mudah diundang, mudah ditemui, dan jarang menolak permintaan masyarakat bahkan ketika jadwalnya padat.

Tuan Guru Badruddin Hamid wafat pada 19 Januari 2017 di Kebon Talo, dalam usia 64 tahun. Ia tidak meninggalkan monumen megah, tetapi meninggalkan jejak sosial yang sulit dihapus: pesantren yang terus berjalan, murid-murid yang kini menjadi penggerak dakwah, dan ingatan kolektif masyarakat tentang seorang Tuan Guru yang hadir sepenuhnya dengan ilmu, keteladanan, dan kesetiaan pada kampung halamannya.

Di tengah zaman ketika otoritas sering dibangun lewat citra, Badruddin Hamid justru menegaskan bahwa kewibawaan sejati tumbuh dari pengabdian yang sunyi namun konsisten. Ia adalah pengingat bahwa pengaruh paling kuat sering kali lahir bukan dari sorotan, melainkan dari kesediaan untuk terus berjalan, dari masjid ke masjid, dari satu kampung ke kampung lain tanpa banyak bicara tentang diri sendiri. [ ]

×
Berita Terbaru Update