Lombok Timur, Selaparangnews.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara umum siap melaksanakan vaksinasi covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso usai mendampingi Bupati mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan, menyebut coldchain untuk menjamin efektivitas vaksin telah tersedia.
Demikian halnya vaksin carier yang dipastikan akan segera tersedia di semua Puskesmas, meskipun saat ini masih ada 11 Puskesmas yang masih belum tersedia. Selain fasilitas pendukung, sumber daya manusia seperti tenaga vaksinator juga telah tersedia di semua Puskesmas.
Hasbi menyebutkan bahwa jumlah tenaga vaksinator di masing-masing Puskesmas berbeda sesuai jangkauan layanannya. Ia juga mengungkapkan telah melaksanakan sosialisasi terkait vaksin covid-19 ini, salah satunya melalui mimbar Jumat.
Sementara terkait kemungkinan adanya kejadian ikutan pasca vaksinasi, Hasbi menjelaskan seperti halnya semua imunisasi dan vaksinasi, pada vaksinasi covid-19 berdasarkan data yang ada, umumnya hanya berupa demam ringan. Ia memastikan kalaupun terjadi dampak signifikan akan menjadi tanggungan Pemerintah. Lombok Timur dijadwalkan mendapat distribusi vaksin pada 10 Januari mendatang.
Pada Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri dalam Negeri Tito Karnavian yang berlangsung secara virtual pada Selasa (5/1) tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap Pemerintah Daerah memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk klinik swasta, dan praktik dokter mandiri telah mendaftar di aplikasi P-care BPJS untuk pelaksanaan vaksinasi.
Data terakhir menyebutkan untuk Provinsi NTB jumlah fasilitas kesehatan yang sudah mendaftarkan diri di aplikasi P-Care baru mencapai 60%. Vaksinasi pertama rencananya akan dilaksanakan Rabu (13/1) mendatang di tingkat pusat, disusul di tingkat Provinsi hari berikutnya.
Rapat Koordinasi ini juga membahas upaya penegakan protokol kesehatan. Kepala BNPB Doni Monardo meminta diaktifkannya kembali posko terpadu, dan mendorong terbentuknya posko hingga ke tingkat RT/RW, minimal hingga desa dan kelurahan. Hal ini mengingat masih terjadinya kasus baru covid-19 yang mengalami peningkatan di sejumlah Provinsi. Terlebih tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga secara umum masih kurang dari 60%. (Red).
