 |
| Foto: Marhaban, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Timur akan segera menyelesaikan administrasi pengerjaan pembangunan infrastruktur yang merupakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Lotim, Marhaban, pembangunan Infrastruktur yang merupakan aspirasi DPRD Lombok Timur itu berjumlah sekitar 60 paket lebih dengan anggaran sekitar Rp. 60 Miliar.
"Itu merupakan pekerjaan rutin PUPR yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kecil-kecil dia tapi banyak," ujarnya, saat ditemui di Kantor DPRD Lombok Timur pasca mengikuti rapat terkait hal itu bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Komisi IV. Selasa, 27/04/2021.
Marhaban mengungkapkan, sebenarnya ada dua sumber dana Pokir Dewan untuk infrastruktur itu, pertama dari DAU dan yang kedua adalah pinjaman dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
Namun, lanjutnya, karena dana dari PT. SMI belum jelas, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu ialah pekerjaan infrastruktur yang dananya bersumber dari DAU tersebut.
"Kalau PT. SMI itu kan kalau belum ada Komando maka tidak berani kita laksanakan, nah Pokir dari DAU itulah yang akan segera kita urus administrasinya," pungkas Marhaban tanpa menjelaskan lebih detil pengerjaan insfrastruktur apa saja yang akan dibangun dari Pokir tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu. Hasan Rahman menambahkan, pihaknya mengundang dua OPD itu rapat untuk memastikan kapan dana dari PT. SMI itu akan masuk.
Sebenarnya kata dia, secara aturan, sumber dana untuk Pokir itu memang tidak dicantumkan dalam APBD. Tetapi, hal itu penting dipastikan, supaya tidak menggangu alur kas nantinya hanya karena keinginan DPRD untuk menyegerakan programnya.
Dia melanjutkan, untuk Pokir yang bersumber dari dana PT. SMI, katanya, oleh BPKAD dijanjikan akan masuk pada triwulan ketiga, yakni setelah dana itu masuk, baru kemudian pekerjaan itu akan dikontrakan (ditender -red).
Untuk Pokir yang dari PT. SMI itu, jelas Hasan Rahman, jumlahnya sekitar 100 paket dari 447 paket dengan nilai anggaran sekitar Rp. 12 Miliar.
Menurutnya meskipun itu tidak terlalu banyak, tapi untuk menjaga kerancuan arus Kas maka hal itu juga perlu dipastikan dan dipisahkan dari pekerjaan yang bersumber dari dana lain. "Bagaimana Bapak bisa mengerjakan sesuatu kalau dananya belum ada," ujarnya.
Karena itulah, lanjutnya, untuk pekerjaan yang bersumber dari dana PT. SMI itu akan dikerjakan belakangan yakni pada triwulan ketiga. Sementara Pokir yang dananya bersumber dari selain itu bisa dikontrakkan pada triwulan kedua ini.
"Ini Pokir untuk semua pekerjaan fisik yang ada di PU," tandasnya seraya menegaskan bahwa pekerjaan fisik yang dananya selain dari PT. SMI itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu supaya alur kasnya jelas. (yns)
