 |
| M. Badran Achsyid, Wakil Ketua III DPRD Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, M. Badran Achsyid mengakui bahwa rencana pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang ada di sekitar pertokoan Pasar Pancor itu rupanya belum pernah disampaikan kepada legislatif oleh eksekutif.
"Ya harusnya disampaikan sih ke legislatif, karena ini kan tidak terlepas dari APBD juga nantinya," tegas Badran saat ditemui di Kantor DPRD, Senin, 07/07/2021.
Kendati Ia mengaku sempat mendengar sumber anggaran pembangunan RTP itu dari pemerintah pusat dan Provinsi, tapi Ia tidak begitu yakin dengan itu, lantaran tidak adanya pemberitahuan langsung dari Pemerintah Daerah ke DPRD.
"Kita tidak tahu apakah nanti masuk ke APBD perubahan atau seperti apa kita juga belum tahu karena belum disampaikan oleh Pemda," sambungnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juaeni Taofik menjelaskan alasan eksekutif tidak melibatkan DPRD dalam perencanaan pembangunan RTP itu, yaitu karena bukan program Pemerintah Kabupaten melainkan program pemerintah Provinsi.
"RTP itu sumber pembiayaannya dari Program KOTAKU, dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB," jawab Sekda waktu itu saat ditanya pertimbangan Pemkab Lotim tak libatkan legislatif dalam rencana pembangunan RTP tersebut.
Tapi berdasarkan informasi yang dihimpun, pembiayaan pembangunan RTP itu akan menggunakan Sharing Anggaran, yakni dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Karena itulah, Badran Achsyid menyayangkan tidak adanya komunikasi Eksekutif dengan legislatif terkait rencana pembangunan RTP tersebut, karena jika sharing anggaran itu benar akan dilakukan maka tentu pembangunan tersebut tidak akan terlepas dari APBD juga nantinya.
Badran berharap, Pemkab Lotim bisa secepatnya mengkomunikasikan rencana pembangunan RTP itu ke legislatif untuk didiskusikan bersama-sama. Termasuk untuk memberikan gambaran kepada legislatif terkait bentuk pembangunan RTP tersebut karena sampai sejauh ini kata Badran, Pemda belum pernah menyampaikan hal itu ke DPRD.
"Harusnya disampaikan secepatnya kepada legislatif, untuk kita diskusikan bersama-sama nantinya seperti apa," pungkasnya. (SN)
