 |
| H. Daeng Paelori, S.E. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur |
Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengatakan, pasca adanya keributan di wilayah tersebut, pihaknya bersama Komisi IV langsung melakukan kunjungan ke Desa Pohgading guna menyerap informasi dari masyarakat.
Dan ternyata, ujarnya, berdasarkan pantauan langsung di lapangan, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan di Desa tersebut, terutama di Dusun Dedalpak yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan pengangkut material tambang yang memang mengalami kerusakan berat.
Dan atas kerusakan tersebut, kata H. Daeng Paelori, masyarakat meminta supaya pemerintah segera memperbaikinya.
"Berdasarkan penjelasan masyarakat, kerusakan itu diakibatkan oleh tingginya volume angkutan yang melintasi jalan itu," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. Jum'at, 04/02/2022.
Menurutnya, sangat wajar jalan tersebut cepat mengalami kerusakan jika kapasitas muatan kendaraan yang melintasinya melebihi kekuatan jalan.
Mestinya, kata dia, kendaraan pengangkut material tambang yang melintasi jalan tersebut disesuaikan dengan kekuatan jalan. Sehingga, jalan itu pun bisa bertahan lama.
"Kita kan punya aturan tonase muatan, itulah yang menyebabkan jalan kerap rusak saat beban muatan tidak sesuai dengan kekuatan jalan," ungkapnya.
Tak hanya di jalan Dedalpak, lanjutnya, tetapi hampir di semua jalan-jalan pertambangan yang dilalui oleh truck -truck bermuatan besar, seperti yang ada di Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji harusnya disesuaikan dengan aturan beban muatan itu supaya jalan bisa bertahan lama.
"Masak tiap tahun kita selalu memperbaiki jalan," ketusnya, sembari mempertanyakan, lebih besar mana pendapatan dari keberadaan tambang tersebut dengan pengeluaran yang dihabiskan untuk memperbaiki jalan.
Pria yang akrab disapa HDP tersebut menegaskan bahwa biaya pemeliharaan jalan yang dikucurkan oleh pemerintah jauh lebih besar daripada pendapatan retribusi yang didapatkan dari keberadaan tambang tersebut.
Karena itu, Ia meminta Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja bisa mengawasi hal itu, serta lebih selektif dalam mengeluarkan aturan agar umur jalan yang susah payah dibangun pemerintah dengan anggaran yang cukup besar itu bisa bertahan lebih lama.
Terkait keluhan masyarakat lingkar tambang yang ada di Desa Pohgading, Ia sangat mengapresiasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait kondisi jalan tersebut.
Hanya saja, kata HDP, seyogyanya aspirasi apapun dapat disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan dan tidak anarkis supaya pihaknya juga lebih bersemangat dalam menyelesaikan keluhan masyarakat.
Selain kondisi jalan, lanjutnya, masyarakat Pohgading juga mengeluhkan terkait aktivitas pengangkutan hingga larut malam sehingga suara kendaraan tersebut mengganggu istirahat warga.
Terhadap hal itu, kata HDP, pihaknya menyarankan supaya segera dibicarakan bersama stakeholder terkait guna mendapatkan solusi terbaik antara masyarakat dengan pihak tambang.
"Saya menyarankan supaya dibuatkan kesepakatan waktu pengangkutan dibatasi hingga jam tertentu," pungkasnya, sembari meminta kepada para pengelola pertambangan supaya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara mereka dengan masyarakat bisa dijalankan dengan baik, termasuk waktu pengangkutan dan tonase pengangkutan disesuaikan dengan kondisi jalan. (Yns)
