 |
| Indar Jaya Kusuma (tengah pegang mik) Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lotim saat sosialisasi pembangunan SPAM JP di Desa Belanting bersama semua unsur masyarakat |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Timur Indar Jaya Kusuma memberikan tanggapan dan penjelasan terkait persoalan yang muncul dalam program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang ada di Dusun Pekendangan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia.
Program Pembangunan SPAM JP di Desa Belanting tersebut sempat diterpa isu miring terkait pungli karena ada dugaan dari Karang Taruna Kecamatan Sambelia berdasarkan laporan pemuda setempat bahwa warga diminta membayar jika ingin mendapat sambugan pipa dan water meter dari program tersebut.
Akan tetapi, berdasarkan hasil musyawarah dengan para tokoh Desa Belanting, kata Indar Jaya, Ia mendapatkan penjelasan bahwa telah terjadi miskomunikasi antara Kadus dengan masyarakat dan pemuda setempat terkait pembangunan SPAM JP tersebut sehingga muncul dugaan semacam itu.
Program tersebut, jelasnya, berasal dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PUPR yang diambilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan berdasarkan anggaran yang tersedia, lanjutnya, dusun Pekendangan, Desa Belanting mendapatkan kuota SR (Sambungan Rumah) sebanyak 42 unit.
Persoalannya, kata dia, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Dusun tersebut sebanyak 110 KK, sehingga terjadi kekurangan 68 KK yang tidak dapat sambungan pipa.
"Nah karena katanya ada keluhan dari warga yang tidak dapat itu sehingga pak Kadus berinisiatif," ucap Indar Jaya dihubungi via telepon. Jum'at, (26/08/2022).
Pasalnya, sambung Indar Jaya, berdasarkan keterangan Kadus setempat, program itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga muncul keluhan dari masyarakat yang tidak mendapatkan. "Inisiatif Pak Kadus itulah yang membuat masyarakat, terutama pemuda salah persepsi," ucapnya.
Akan tetapi, lanjut Indar Jaya, setelah dilakukan musyawarah bersama seluruh unsur masyarakat setempat, bantuan sebanyak 42 SR itu untuk sementara akan digunakan oleh 42 KK penerima sembari menunggu pemerintah desa membuatkannya SK pengurus.
Nanti kalau pengurusnya sudah ada, kata dia, maka tinggal dimusyawarahkan lagi bagaimana memanfaatkan SPAM tersebut, apakah dimanfaatkan secara berkelompok atau masyarakat dengan swadaya menambah sambungan.
Yang jelas, tegasnya, bantuan Pemkab Lotim sebanyak 42 SR itu tidak dipungut biaya sepeser pun kepada masyarakat. Sebab menurutnya, hal itu sudah merupakan hak masyarakat dan tugas pemerintah untuk memberikan yang terbaik.
"Serupiah pun tidak ada, itu adalah kewajiban pemerintah, karena pemerintah ada karena adanya masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Belanting Sukradi membenarkan terkait hasil musyawarah yang disampaikan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR tersebut bahwa sambungan yang sudah ada itu untuk sementara akan dimanfaatkan oleh 42 KK penerima sembari membuat SK kepengurusannya.
SK itu, kata dia, akan segera diterbitkan apabila pengurus SPAM di lingkup Dusun Pekendangan itu sudah jadi. Soalnya, kata Sukradi, pengurusnya berasal dari warga Dusun tersebut.
Ia juga mengamini terkait salah persepsi dan miskomunikasi terkait dugaan pungli dalam program tersebut.
"Untuk sementara pemerintah Desa masih menunggu susunan pengurus dari Dusun Pekendangan, karena ini kan PAMDUS," tutupnya sembari mengatakan bahwa serumit apapun persoalan akan menemukan solusi jika dibicarakan bersama. (Yns)
