 |
| Ketua KPU Lombok Timur Dr. M. Junaidi (tengah) saat membuka dan memberi sambutan dalam acara Media Gathering di Aula Nirvana Hotel Tete Batu, Kecamatan Sikur |
SELAPARANGNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan media gathering dengan awak media Lombok Timur di Aula Nirvana Hotel Tete Batu, Kecamatan Sikur. Minggu, (25/12/2022) dengan tema Kolaborasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Bersama Media Dalam Mensukseskan Tahapan Pemilu Tahun 2024.
Selain dihadiri Komisioner dan jajaran KPU Lotim, kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Dr. Yan Marli sebagai narasumber.
Ketua KPU Lombok Timur Dr. M. Junaidi dalam sambutannya menjelaskan bahwa tahapan Pemilu sudah dimulai oleh KPU sejak 14 Juni 2022 lalu.
Dan sampai 14 Desember 2022 kemarin, lanjut Junaidi, KPU RI telah menetapkan 17 Partai Politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Tahapan demi tahapan itu, kata Junaidi, tentu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari media.
"Karena itu, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah ikut serta dalam mensukseskan dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang baik di Kabupaten Lombok Timur," ucapnya. Minggu, (25/12/2022).
Kolaborasi KPU dengan Media, lanjutnya, akan terus berlangsung. Karena itu, Ia berharap kepada Ian Marli selaku Narasumber dalam kegiatan itu untuk menyampaikan apa saja tahapan yang akan dilakukan KPU selanjutnya.
Saat ini, lanjut M. Junaidi, tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Lombok Timur adalah proses rekruitmen PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang akan ditutup pada 30 Desember 2022 dan akan dilanjutkan dengan test tulisnya pada Bulan Januari mendatang.
"Informasinya sampai tadi malam, jumlahnya sudah mencapai 2.700 pendaftar untuk PPS yang tersebar di 254 Desa dan Kelurahan di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur," jelasnya.
Karena itu, sambungnya, dukungan dan kerja sama media sangat dibutuhkan oleh KPU supaya informasi-informasi mengenai tahapan Pemilu tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Dr. Yan Marli, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB selaku Narasumber dalam kegiatan itu menjelaskan banyak hal mengenai sistem kepemiluan, baik yang diterapkan di Indonesia maupun yang diberlakukan di Negara lain, seperti Amerika Serikat.
Namun demikian, kata Yan, berbicara soal tahapan-tahapan Pemilu tidak mungkin dilakukan dalam satu kali pertemuan. Pasalnya, setiap tahapan punya isu-isu strategies yang berbeda-beda.
Karena itu, Ia berharap supaya pertemuan-pertemuan semacam itu bisa dilakukan kembali di waktu-waktu yang lain.
"Dalam setiap tahapan Pemilu selalu ada hal baru yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi penyelenggara," ucapnya. (Yns)
