 |
| Hearing Masyarakat Sembalun dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Setelah hangat pemberitaan soal Ekas di Lombok Timur, kini giliran Sembalun yang disorot. Persaingan bisnis wisata pendakian Gunung Rinjani mulai mencuat ke permukaan, memicu kegelisahan para pelaku usaha lokal di kawasan tersebut.
Sejumlah organisasi pelaku wisata mendatangi Kantor DPRD Lombok Timur pada Senin (30/062025) untuk menyampaikan langsung keluhan mereka terkait pola usaha yang dinilai merugikan masyarakat Sembalun.
Ketua Forum Lingkar Wisata Sembalun, Royal Sembahulun yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya penataan wisata Gunung Rinjani dengan pendekatan berbasis kawasan.
Hal ini menurutnya menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan manfaat ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha lokal di Sembalun yang selama ini merasa dirugikan.
“Pada prinsipnya kami ingin dorong pengelolaan wisata Rinjani ini betul-betul maksimal,” kata Royal kepada wartawan.
Royal mengakui selama ini memang ada perbedaan karakter para pengusaha pendakian, lantaran perbedaan background masing-masing pelaku usaha, ada yang memang dari dunia bisnis murni, ada yang berangkat dari gerakan pecinta alam, hingga ada juga yang fokus pada isu lingkungan. Hal ini membuat pola pengelolaan dan strategi pemasaran sangat bervariasi.
“Masalahnya, di satu sisi ada yang jual paket premium, tapi di sisi lain ada yang pasang harga semurah mungkin. Ini yang memicu persaingan tidak sehat,” ujarnya.
Royal membeberkan, dari 150 pengusaha wisata pendakian Gunung Rinjani, 78 persen justru dikelola oleh pengusaha Lombok Utara, sementara Pengusaha lokal dan Kabupaten lain seperti Kota Mataram dan Lombok Tengah mengelola sisanya.
“Pagi-pagi kalau ke Sembalun itu memang ful, tapi itu semua datang dari Utara," ketusnya.
Ia menilai, jika pola ini terus dibiarkan tanpa regulasi tegas dari pemerintah, maka yang terjadi adalah monopoli pasar oleh kelompok tertentu.
“Pemerintah daerah jangan hanya bicara potensi PAD, tetapi juga harus melindungi pengusaha lokal," tegasnya.
Royal mengatakan bahwa pengusaha lokal berharap agar pengelolaan pendakian Gunung Rinjani benar-benar diatur berbasis kawasan, dengan standar harga dan pembagian manfaat yang adil sebagai upaya untuk menjadikan Sembalun sebagai destinasi wisata premium dengan pelayanan dan kualitas yang terstandar.
Namun, kata dia, upaya untuk menjadikan Sembalun sebagai destinasi premium tidak mungkin bisa terwujud jika persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha dari jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara tidak diatur oleh pemerintah.
“Banyak wisatawan akhirnya memilih menginap di Lombok Utara karena ditawari harga lebih murah. Tapi ketika mendaki, mereka tetap masuk lewat jalur Sembalun,” ungkapnya.
Royal menjelaskan, wisata premium bukan hanya soal harga mahal, melainkan memastikan ada regulasi yang menjamin standar pelayanan dan fasilitas yang mendorong wisatawan merasa lebih aman dan nyaman.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi masyarakat untuk mencari solusi terkait masalah tersebut.
“Kami akan agendakan pertemuan para stakeholder di minggu pertama bulan Juli ini supaya persoalan ini bisa diurai,” ujarnya.
Tak hanya Sembalun, menurutnya, semua kawasan wisata yang berada di bawah kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) harus ditertibkan.
Sayangnya selama ini, jelas Politisi Partai Golkar tersebut, komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) nyaris tidak terbangun dengan baik.
Pihaknya akan memanfaatkan momen ini untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, tidak hanya mengenai potensi PAD, tapi juga mengenai keberpihakan terhadap masyarakat setempat.
"Jargon kita kan Lestari Hutanku, Sejahtera Rakyatku, jangan sampai nanti Hutan tambah rusak, masyarakat tambah miskin," tutupnya. (Yns)
