 |
| Gambar Ilustrasi Bansos |
SELAPARANGNEWS.COM - Kepala Dusun Badui, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Irfan, menyampaikan harapan agar survei dan verifikasi data penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan secara menyeluruh dan merata. Pernyataan ini disampaikan menyusul keresahan masyarakat terkait proses survei yang dinilai belum menyentuh seluruh warga secara adil.
Menurut Irfan, ketimpangan dalam pelaksanaan survei dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakpercayaan terhadap proses penyaluran bantuan.
"Jika survei tidak dilakukan secara menyeluruh, lebih baik tidak usah dilakukan sama sekali. Jangan sampai justru menimbulkan ketimpangan dan keresahan di tengah masyarakat," ujarnya. Kamis, (17/7/2025).
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di wilayahnya beberapa waktu lalu. Seorang warga penerima bantuan yang disurvei oleh petugas PKH, justru kehilangan hak atas bantuannya setelah proses tersebut, meskipun secara ekonomi dan sosial dinilai masih layak menerima.
"Warga tersebut hidup dalam kondisi sulit. Suaminya lumpuh, sementara masih banyak warga lain dengan kondisi ekonomi yang lebih baik tetap menerima bantuan. Ini yang menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat," katanya.
Irfan menegaskan pentingnya akurasi dan keadilan dalam proses verifikasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Ia mengimbau petugas pendamping PKH maupun instansi terkait untuk bersikap profesional dan menyisir data secara objektif.
"Kalau memang ada program survei data, laksanakan secara adil ke seluruh calon penerima. Tapi kalau hanya setengah-setengah, lebih baik ditunda saja. Jangan sampai bantuan sosial malah membuat masyarakat saling curiga dan konflik," tegasnya.
Irfan juga berharap agar instansi terkait lebih responsif terhadap masukan masyarakat, guna memastikan program-program sosial berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. (Yns)
