 |
| Diskusi Publik Kolaborasi lintas sektor untuk NTB Inklusif, Desa Berdaya, dan KLU Setara” yang digelar Lakpesdam NU NTB di Bhumi Resto & Cafe Mataram |
SELAPARANGNEWS.COM - Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, mendorong Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi NTB guna mengawal pelaksanaan program Desa Berdaya dan NTB Inklusif.
Menurut Hamdan, keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika kebijakan didukung oleh data akurat serta kolaborasi lintas pihak. “Bagaimanapun hebatnya pemerintah daerah, kalau tidak ada kolaborasi dan kerja sama, maka tujuan program ini akan sulit terwujud," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik “Kolaborasi lintas sektor untuk NTB Inklusif, Desa Berdaya, dan KLU Setara” yang digelar Lakpesdam NU NTB di Bhumi Resto & Cafe Mataram. Kamis (19/09/2025).
Ia mengatakan bahwa Pemerintah daerah harus mengajak ormas seperti Nahdlatul Ulama dan masyarakat sipil lainnya terlibat dalam mensukseskan program di lapangan. NU memiliki jejaring pengurus dan kader yang luas untuk percepatan implementasi.
Hamdan mengungkapkan, program Desa Berdaya dan NTB Inklusif menyasar 442 desa di NTB. Dari jumlah tersebut, 106 desa berstatus miskin ekstrem, sementara 336 desa masuk kategori miskin absolut. “Upaya pengentasan kemiskinan harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kemandirian desa,” tegasnya.
Ia memastikan program tersebut sudah masuk dalam Anggaran Perubahan yang baru saja disahkan DPRD bersama Pemprov NTB. “Program ini sudah dianggarkan puluhan miliar rupiah di APBD perubahan. Ini merupakan konsen Gubernur dan DPRD,” jelasnya.
Hamdan berharap semua pihak dapat terlibat aktif agar program sejalan dengan visi NTB Sejahtera, Maju, dan Mendunia. “Oktober nanti kita mulai pembahasan APBD murni, ruang fiskal lebih longgar. Semoga program ini bisa segera berjalan efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU NTB Muhammad Jayadi menyambut positif dorongan DPRD. Ia menegaskan akan mengkonsultasikan usulan tersebut ke PWNU NTB sekaligus mengonsolidasikan jaringan Lakpesdam di 10 kabupaten/kota untuk melakukan kajian terhadap program NTB Inklusif dan Desa Berdaya.
“Kebetulan Lakpesdam NU punya pengalaman mendorong pembentukan Desa Inklusi di 18 desa di Pulau Lombok dan Sumbawa tahun 2023–2024 bersama Kementerian Desa. Saat ini kami juga sedang bekerja di beberapa desa di Lombok Utara yang beririsan dengan lokasi program Desa Berdaya yang dijalankan Pemprov NTB,” ungkapnya. (SN)
