 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan Nota Pengantar KUA PPAS Tahun 2026 dalam agenda Rapat Paripurna Dewan |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2026 akan menjadi tahun penuh persaingan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur dengan agenda Pengantar Bupati terkait Rancangan Umum KUA PPAS Tahun 2026. Senin, (17/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Bupati mengingatkan bahwa Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, terbesar di Provinsi NTB, memiliki tantangan mendasar yang cukup kompleks. Di antara tantangan tersebut adalah persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
“Tantangan kita sudah sangat besar karena beban pelayanan publik di Lombok Timur jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di NTB. Dan di tengah tantangan itulah kita kembali diuji dengan adanya pengurangan transfer pusat ke daerah,” kata Bupati.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melakukan penyesuaian transfer keuangan daerah yang berdampak pada berkurangnya dana transfer untuk Lombok Timur sebesar Rp.402 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Penurunan kapasitas fiskal ini, menurutnya, otomatis mempengaruhi kemampuan daerah menjalankan berbagai program prioritas.
“Dengan kapasitas fiskal yang menurun, pemerintah daerah harus semakin kreatif dan inovatif. Ini adalah momentum untuk menunjukkan kemampuan adaptasi kita,” tegasnya.
Meski anggaran dari pusat menurun, pemerintah pusat disebut tetap memberi ruang kompetisi yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan program-program strategis dari kementerian dan lembaga. Karena itu, Bupati menyatakan bahwa 2026 akan menjadi tahun persaingan daerah untuk merebut program pusat, terutama pada sektor-sektor penting.
Sektor prioritas yang akan menjadi fokus Lombok Timur meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, revitalisasi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Bupati Haerul Warisin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih agresif dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. “OPD harus proaktif. Jangan menunggu. Kita harus jemput bola ke kementerian dan lembaga. Karena inilah yang menentukan keberlanjutan pembangunan di Lombok Timur,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan prioritas nasional agar Lombok Timur tidak tertinggal dalam kompetisi anggaran yang semakin ketat.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa meskipun menghadapi pengetatan fiskal, Pemkab Lombok Timur tetap berkomitmen mewujudkan visi pembangunan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan melalui strategi yang lebih terarah dan kolaborasi yang semakin kuat. (Yns)
