 |
| Pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB oleh Gubernur NTB Lalu. M. Iqbal |
SELAPARANGNEWS.COM - Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru, Adrian Puspawijaya. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB H. Muhammad Iqbal di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/02/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan peran strategis BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya, BPKP memiliki posisi krusial dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar para pejabat tidak terjerat persoalan hukum akibat lemahnya sistem tata kelola.
“Tugas Pak Kaban adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan kami berjalan dengan benar,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan komitmen pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB untuk terus melakukan perbaikan tata kelola dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat dengan BPKP dinilai sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Ia mengaku lebih mengedepankan pendekatan pencegahan dini, dengan mendorong setiap kendala administratif maupun persoalan tata kelola diselesaikan melalui pendampingan BPKP.
“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon bantuannya agar kami bisa meneruskan semangat pembenahan tata kelola ini. Kapan lagi kita perbaiki sistem kalau tidak sekarang?” tegasnya.
Sementara itu, Adrian Puspawijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP NTB, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan di wilayah NTB. Pada tahun 2026, fokus kerja BPKP NTB diarahkan pada penguatan pengawasan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah.
Dalam menjalankan tugasnya, BPKP akan bertindak sebagai mitra konsultatif sekaligus pengawas preventif bagi pemerintah daerah, guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, serta para pejabat OPD dan koordinator di lingkungan BPKP Provinsi NTB. (SN)
