 |
| Gambar Ilustrasi |
SELAPARANGNEWS.COM - Pelantikan 34 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Gubernur NTB menjadi penanda penting dimulainya babak baru dalam penguatan birokrasi daerah. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kehadiran pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan terobosan, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan target kinerja pemerintah dapat tercapai secara konkret.
Ketua PKC PMII Bali Nusra, Ahmad Muzakkir, menilai bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai momentum pembuktian. Kami menegaskan bahwa pejabat yang telah dilantik, khususnya Sekda dan seluruh jajaran, harus benar-benar menjaga amanah yang diberikan. Jabatan bukan simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk bekerja dan melayani masyarakat NTB secara maksimal,” ujar Ahmad Muzakkir.
Ia menegaskan bahwa pesan Gubernur NTB terkait pencapaian target kinerja dalam waktu enam bulan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, tantangan yang dihadapi NTB saat ini tidak bisa dijawab dengan pola kerja biasa, melainkan membutuhkan inovasi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengambil kebijakan.
“Kami mendorong agar seluruh pejabat bekerja lebih progresif, responsif, dan adaptif. Target kinerja yang telah ditetapkan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan dalam langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Ahmad Muzakkir juga menyoroti pentingnya peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor penggerak birokrasi. Menurutnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Peran Sekda sangat krusial dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan. Karena itu, kami berharap Sekda yang telah dilantik mampu menjadi pemimpin birokrasi yang tegas, profesional, dan berorientasi pada hasil. Jangan sampai birokrasi berjalan tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kondisi NTB yang dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika sosial, menuntut adanya kerja kolektif yang solid antar seluruh elemen pemerintahan. Kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pemerintah. Oleh karena itu, pejabat yang dilantik harus mampu menjaga integritas dan menunjukkan dedikasi tinggi. Jangan sampai kepercayaan publik justru menurun akibat kinerja yang tidak optimal,” katanya.
PKC PMII Bali Nusra, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui kritik konstruktif, kajian kebijakan, serta partisipasi aktif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami akan terus hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan akan kami berikan, tetapi kritik juga akan kami sampaikan jika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai organisasi kepemudaan,” tutup Ahmad Muzakkir.
Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menjawab ekspektasi publik dengan kerja nyata, menghadirkan perubahan positif, serta membawa NTB menuju arah pembangunan yang lebih baik. (SN)
.jpeg)