Penulis: Muhammad Abdul Aziz | Praktisi Pendidikan Lombok Timur
OPINI - Sebentar lagi Indonesia akan melakukan perayaan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tepatnya pada hari Sabtu, 2 Mei 2026. Hardiknas ini didasarkan pada tanggal lahir serorang tokoh nasional dan sosok pejuang di bidang pendidikan yakni bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Setidak-tidaknya masih melekat dalam benak kita semboyan beliau yakni didepan memberikan contoh (Ing ngarso sun tolodo), ditengah memberikan bimbingan (Ing madya mangun karso) dan dibelakang memberikan dorongan (Tut wuri handayani).
Bila kita membicarakan yang di depan memberikan contoh, maka yang terlintas dibenak kita adalah pemerintahan eksekutif. Pemerintahan yang terdiri dari presiden, wakil presiden dan menteri-menteri yang memiliki peran utama sebagai penggerak utama pemerintahan dalam menjalankan kebijakan negara sesuai undang-undang yang sedang berlaku.
Semestinya momentum hardiknas sebagai sebuah perayaan harusnya membahagiakan, akan tetapi bila membaca informasi terkait ucapan salah satu petinggi Kemendiktisaintek yakni sekertaris jenderal Badri Munir Sukoco berencana akan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan serta terfokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi. Lebih lanjut, badri mengungkapkan beberapa industry yang akan coba di susun meliputi energy, pangan, kesehatan, pertahanan, maritime, hilirisasi, digitalisasi dan manupaktur maju. (tempo, 2026).
Rektor perguruan tinggi Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini mengkritik wacana penutupan prodi yang tidak sesuai dengan Industri. Rektor didik menegaskan pendidikan tidak hanya sekedar membentuk keterampilan teknis akan tetapi proses holitik untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Lebih lanjut, prof didik juga menyoroti kecendrungan daya serap pasar sebagai dasar utama penilaian keberadaan program studi. Penilaian semacam ini berisiko mempersempit ruang ilmu yang memiliki nilai jangka panjang bagi suatu peradaban. (Tirto, 2026)
Selain itu, Aktivis Virdian Aurellio merespon keras wacana Kemendiktisaintek soal penutupan prodi yang tidak relevan. Menurutnya pendidikan itu hak, publick goods alat untuk menyadarkan bahwa ada situasi penindasan di sekitar. Lebih lanjut, mantan BEM Unpad ini menegaskan kalau hanya sekedar alasan penutupan ketidaksesuaian dengan industry, maka jurusan ilmu pemerintahan harus dibubarkan sebab yang jadi pemimpin pada ujung-ujungnya bukan yang memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Virdian Aurellio [@virdian_aurellio] “Video dan Narasi” Intagram, 27 April 2026
Wacana ini betul-betul mematik pertayaan mendasar pada diri saya, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Indonesia, apakah pendidikan hanya sarana untuk mencetak kebutuhan industry semata ?
Perlu kita sama-sama ketahui dan sadari, apabila mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia N0 20 Tahun 2003. Jelas diterangkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa manusia homo educandum atau manusia sebagai mahluk pendidikan.
Wacana penghapusan prodi yang menuai pro dan kontra lebih-lebih akan menghapus bidan pendidikan yang meluluskan ratusan ribu sementara pada saat yang bersamaan hanya dibutuhkan puluhan ribu dan akan digantikan dengan kebutuhan industry. Menurut hemat saya, pendidikan tidak hanya serta merta soal pekerjaan tetapi pendidikan pemaknaannya jauh lebih luas. Prodi bidang pendidikanlah yang mendidik dan membimbing kami supaya senantiasa belajar sepanjang hayat.
Kemendiktisaintek jangan gegabah, perlu ada kajian-kajian akademik yang mendalam untuk merumuskan kebijakan. Ingat pendidikan tinggi tidak sekedar pemasok kebutuhan indutri. Walaupun di lain sisi peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri memang sangat penting. Ada baiknya Kemensaintek kembali merenungkan fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia yang menitikberatkan tempat persemaian manusia Indonesia yang utuhnya bukan menjawab kebutuhan industri.
Sekali lagi saya mengingatkan pendidikan adalah pusat peradaban manusia bukan pemasok industry yang akan mempersempit makna pendidikan. Itulah mengapa refleksi saya pada Hari pendidikan Nasional (Hardiknas) Republik Indonesia yang akan di berlangsung pada 2 Mei 2026 sepertinya pendidikan kita perhari ini seperti pribahasa melayu “Jauh Panggang Dari Api. [ ]
