 |
| Penandatanganan MoU Penguatan Pelindungan PMI dengan Warek III IAIH NWDI Pancor |
SELAPARANGNEWS.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Lombok Timur menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NWDI Pancor sebagai upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui perguruan tinggi, Kamis (20/8).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus IAIH Pancor itu juga dirangkaikan dengan sosialisasi bertema “Siap Kerja di Luar Negeri Lewat Jalur Prosedural Lebih Aman dan Terlindungi dengan narasumber dari Disnakertrans Lombok Timur dan aktivis NGO yang fokus pada masalah PMI.
Ketua Lakpesdam PCNU Lombok Timur, Abdul Qodir Jaelani, mengatakan edukasi mengenai migrasi aman menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya minat masyarakat Lombok Timur bekerja ke luar negeri.
Menurutnya, perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencerminkan perubahan paradigma pemerintah yang lebih menekankan aspek pelindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.
“Mahasiswa bisa hadir di tengah masyarakat dan memberikan edukasi. Kalau ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, paling tidak mereka memahami jalur yang prosedural dan aman,” ujarnya.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran strategis melalui program KKN, PKL, maupun pengabdian masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur legal bekerja di luar negeri, hak dan kewajiban PMI, pencegahan perdagangan orang, hingga penguatan ketahanan keluarga pekerja migran.
Pria yang akrab disapa AQJ tersebut menekankan pentingnya peningkatan keterampilan generasi muda agar bekerja ke luar negeri tidak menjadi satu-satunya pilihan akibat keterbatasan lapangan pekerjaan.
Wakil Rektor III IAIH Pancor, Dr. Ahmad Muzayyin, MA, menyebut Lombok Timur merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar sehingga persoalan migrasi perlu dipahami secara serius oleh kalangan akademisi.
“Teman-teman mahasiswa perlu mengetahui dinamika dan problem yang terjadi sehingga bisa memahami tindakan apa yang dapat dilakukan ke depan,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil terus dikembangkan dalam bentuk riset, edukasi, dan pendampingan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Disnakertrans Lombok Timur, Fajar Arbain, mengapresiasi inisiatif Lakpesdam NU dalam memberikan penguatan informasi pra-keberangkatan kepada calon PMI.
Menurutnya, Disnakertrans memiliki peran memberikan edukasi sejak proses seleksi, penempatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan sebagai purna PMI, termasuk pembekalan mengenai pengelolaan keuangan.
“Harapannya, mereka berangkat secara prosedural dan pulang menjadi jur inagan,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat agar setiap warga yang memilih bekerja ke luar negeri berangkat melalui jalur resmi, memperoleh pelindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (SN)
