 |
| H. Haerul Warisin atau H. Iron, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin atau yang akrab disapa H. Iron, membantah pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, yang dinilai mengaitkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dengan Partai Gerindra.
H. Iron menegaskan, kasus hukum yang sedang dihadapi LAZ merupakan persoalan pribadi dan tidak memiliki keterkaitan dengan Partai Gerindra. Ia meminta semua pihak agar tidak menyeret nama partainya ke dalam perkara yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, Partai Gerindra memiliki mekanisme organisasi yang tidak dapat diintervensi oleh partai politik mana pun, termasuk dalam menentukan kader yang akan menduduki posisi kepemimpinan di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Muazzim Akbar yang sebelumnya menyebut LAZ beberapa kali menemui pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, termasuk Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk melobi posisi Ketua DPD Gerindra di Nusa Tenggara Barat.
Menanggapi hal itu, H. Iron menjelaskan bahwa pertemuan seorang kepala daerah dengan pejabat di Jakarta merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam rangka membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah.
"Sah-sah saja kalau seorang bupati bertemu dengan pejabat di Jakarta. Itu bagian dari komunikasi untuk membangun daerah," tegas H. Iron.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bisa diartikan sebagai bentuk lobi politik maupun dikaitkan dengan proses penentuan kepemimpinan Partai Gerindra.
Senada dengan H. Iron, DPD Partai Gerindra Provinsi NTB juga menyampaikan keberatan atas pernyataan Muazzim Akbar. Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Nauvar Furqany Farinduan, menilai pernyataan tersebut cenderung tendensius karena menyeret nama Gerindra ke dalam polemik yang merupakan urusan internal PAN.
Menurut Nauvar, pernyataan tersebut berpotensi memunculkan berbagai tafsir di ruang publik yang dapat merugikan nama baik Partai Gerindra. Karena itu, ia meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menggiring opini yang tidak berdasar maupun mencampuradukkan persoalan hukum dengan dinamika politik antar Partai. (SN)
