 |
| Yandis, Ketua IMM Kabupaten Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lombok Timur menyoroti meningkatnya ancaman kebakaran permukiman serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Lombok Timur. IMM mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran.
Rentetan insiden kebakaran belakangan ini, termasuk kebakaran yang melanda asrama santri MA Mu’allimin NW Anjani, Kecamatan Suralaga, pada Minggu malam (23/8/2026), dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dalam memperkuat manajemen kebencanaan.
Ketua PC IMM Lombok Timur, Ar Yandis, mengatakan penanganan kebakaran di daerah masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan sarana dan prasarana.
Berdasarkan data teknis yang disampaikan IMM, dari total 12 armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lombok Timur, hanya enam unit yang dinilai layak beroperasi. Sementara enam unit lainnya merupakan armada lama, termasuk kendaraan peninggalan tahun 1994.
Menurut IMM, kondisi tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan pelayanan Kabupaten Lombok Timur dan tingginya potensi bencana kebakaran, terutama saat musim kemarau.
Atas kondisi tersebut, IMM Lombok Timur menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemkab Lombok Timur.
Pertama, IMM mendesak Bupati dan DPRD Lombok Timur memprioritaskan anggaran untuk pengadaan armada pemadam kebakaran baru. Peremajaan kendaraan dinilai mendesak agar petugas dapat merespons kejadian kebakaran secara cepat dan optimal.
Kedua, IMM meminta BPBD dan Dinas Damkarmat melakukan pemetaan atau mapping wilayah rawan kebakaran secara berkala. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan wilayah prioritas dan memperpendek waktu respons petugas ketika terjadi kebakaran.
Ketiga, IMM meminta pemerintah memperbanyak instalasi hidran dan tandon penampung air serta memastikan ketersediaan pasokan air, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk dan wilayah yang rawan karhutla.
“Kita tidak boleh menggunakan pola pemadam kebakaran yang hanya sibuk saat api sudah membesar. Pemerintah daerah harus memikirkan keselamatan warga secara fundamental. Anggaran mitigasi harus dialokasikan secara serius untuk penguatan armada dan fasilitas penampung air,” ujar Ar Yandis dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
IMM menilai lemahnya fasilitas keselamatan publik berpotensi memperbesar kerugian material dan meningkatkan risiko korban jiwa apabila tidak segera dibenahi.
IMM Lombok Timur juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar lebih berpihak pada pelayanan dasar, mitigasi, serta penanggulangan bencana.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu korban dan kerugian besar baru kemudian pemerintah bergerak,” tegasnya. (SN)
