 |
| Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan diikuti seluruh forkopimda |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Pemerintah Pusat memberikan dukungan tambahan sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Permintaan tersebut disampaikan setelah kawasan TNGR mengalami dua kali kebakaran, yakni pada Mei dan awal Agustus 2026. Beruntung, kedua kejadian tersebut berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat berkat kerja sama Pemkab Lombok Timur, petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8). Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati melaporkan bahwa kebakaran terakhir di kawasan TNGR telah berhasil dipadamkan dan dinyatakan clear pada Sabtu dini hari.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak,” ujar H. Haerul Warisin.
Meski berhasil ditangani, Bupati mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan Rinjani. Menurutnya, TNGR bukan hanya menjadi destinasi wisata lokal, tetapi juga merupakan objek wisata yang dikenal hingga mancanegara.
Karena itu, kejadian kebakaran di kawasan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi perhatian internasional apabila tidak ditangani dengan baik.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” katanya.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Bupati meminta dukungan Pemerintah Pusat, khususnya dalam penambahan kendaraan dan perlengkapan pemadaman serta alat pelindung diri (APD).
Ia mengungkapkan, Pemkab Lombok Timur saat ini hanya memiliki dua kendaraan yang digunakan dalam penanganan kebakaran. Peralatan pendukung lainnya seperti selang dan nozzle juga masih terbatas.
“Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya,” ungkapnya.
Bupati berharap berbagai kekurangan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat agar kemampuan daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla semakin optimal.
“Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, Pak,” lanjutnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam memahami kekhawatiran Bupati Lombok Timur dan meminta agar kebutuhan tambahan sarana segera diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Djamari Chaniago juga mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Timur bersama seluruh pihak yang telah berhasil mengendalikan kebakaran di kawasan TNGR.
Dalam arahannya, Menko Polkam mengingatkan seluruh daerah agar tidak hanya bersikap responsif ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terukur sebelum titik api berkembang dan meluas.
Ia juga menekankan pentingnya membangun satu kesatuan operasi dengan mengesampingkan ego sektoral. Seluruh unsur diminta menyatukan kekuatan mulai dari deteksi dini, penanganan kebakaran hingga penegakan hukum.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga mendorong pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional. Upaya tersebut perlu didukung optimalisasi instrumen di daerah serta penegakan hukum yang konsisten.
Secara nasional, luas karhutla pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare.
Sementara itu, memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September, kewaspadaan tidak hanya diperlukan terhadap kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. (SN)
