 |
| Sekda Lotim Juaini Taofik menerima massa aksi mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR) |
SELAPARANGNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis penyaluran bantuan sosial (bansos) dan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), baik yang ditanggung pemerintah pusat maupun daerah, pada 2027 akan menggunakan data terbaru.
Optimisme tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menemui perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) yang menggelar aksi di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).
Sekda menjelaskan, pemerintah pusat menjanjikan pembaruan data desil paling lambat pada Desember 2026, termasuk dengan mempertimbangkan berbagai sanggahan yang telah disampaikan masyarakat. Data terbaru tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menentukan sasaran bantuan pada tahun berikutnya.
“Maka sasaran bansos 2027 maupun BPJS yang ditanggung PBI JK maupun pemerintah daerah itu pasti akan menggunakan data terbaru hasil kemarin, yang ada sanggahan-sanggahan itu, karena akan diterbitkan di Desember 2026,” jelasnya.
Ia mengajak mahasiswa untuk turut mengawal proses pembaruan data tersebut agar penetapan penerima bantuan ke depan semakin tepat sasaran.
Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa selama data terbaru belum diterbitkan, pelaksanaan program bantuan masih mengacu pada data desil yang berlaku saat ini.
“Maka seluruh proses, tentu BPJS, bantuan sosial masih menggunakan data desil yang sudah ada. Kami dijanjikan update-nya di akhir 2026,” terangnya.
Selain persoalan bansos dan jaminan kesehatan, dialog tersebut juga membahas pemanfaatan potensi petani lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juaini Taofik mengakui bahwa keterlibatan petani lokal dalam memasok kebutuhan bahan pangan program MBG sebagian sudah berjalan, meskipun masih perlu diperluas. Ia menjelaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh bahan baku dari pasar tradisional, termasuk hasil pertanian Lombok Timur yang turut dimanfaatkan oleh dapur MBG di luar daerah.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga berpotensi memperkuat rantai pasok produk pertanian lokal sehingga hasil produksi petani dapat terserap lebih optimal.
Pemkab Lombok Timur, lanjutnya, turut mendorong pengembangan peternakan sapi perah sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan susu untuk program MBG. Pada 2027, peternak di Lombok Timur diharapkan mulai mengembangkan usaha ke arah tersebut.
Persoalan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau juga menjadi perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Menanggapi hal itu, Sekda menyatakan pemerintah daerah memiliki pemikiran yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani.
Ia berharap mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis agar dapat menjadi bahan penguatan bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan argumentasi kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan.
Aksi mahasiswa berlangsung singkat dan dilanjutkan dengan dialog langsung bersama Sekda di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur. Pertemuan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah berharap aspirasi mahasiswa dapat menjadi masukan dalam pembenahan data penerima bantuan, penguatan keterlibatan petani lokal dalam program MBG, serta perjuangan peningkatan kesejahteraan petani di Lombok Timur. (SN)
