 |
| Foto: Tgh. Gunawan Ruslan, Lc dan Anggota Dewan PDIP Lotim |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Peristiwa pembakaran bendera Partai PDIP pada Rabu, 24 Juni 2020 lalu, rupanya mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak, dua diantaranya datang dari kader PDIP dan juga seorang Ulama di Kabupaten Lombok Timur.
Salah satu kader Partai PDIP yang juga Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Maryanah mengatakan, dirinya akan tetap satu suara dengan pimpinan partai di pusat untuk mengusut tuntas soal pembakaran bendera di ibu kota Jakarta itu.
Walaupun kejadian itu di Jakarta, tegasnya, namun fraksi PDIP Lombok Timur, bahkan mungkin seluruh Indonesia akan tetap ikut serta mengusut tuntas hingga selesai."Kami sangat marah,Itu adalah marwah kami dan apapun yang terjadi kita akan bertangan besi" tegas Maryanah selaku ketua fraksi PDIP Lombok Timur. Senin (29/06/20).
Maryanah juga mengatakan walaupun sudah ada yang melapor di Jakarta, Ia akan tetap melapor ke Porles sebagai bentuk kepedulian dari kekecewaan yang dirasakan oleh fraksi PDIP Lombok Timur. "Kami juga merasa terintimidasi karena dikatakan PKI, oknum-oknum yang mengira kami itu PKI belum tahu kalau mau masuk PDIP itu haram membawa ideologi PKI" Tegas maryanah selaku ketua fraksi PDIP Lombok Timur.
Fraksi PDIP Lombok Timur selaku perpanjangan tangan pusat tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa PDIP itu bukan PKI dan tetap menggunakan ideologi Pancasila. "Alhamdulillah di Lombok timur ini aman dan kalaupun ada isu-isu yang beredar, kami akan tetap menangkalnya dan menjelaskannya kepada siapapun" tandasnya.
Sementara itu, TGH. Gunawan Ruslan selaku pengurus pondok pesantren Diaul Fikri mengatakan bahwa seperti yang kita sama-sama ketahui saat ini bahwa ada pembakaran salah satu bendera partai. Menurutnya hal itu berawal dari RUU HIP sebab "Melihat kasus HIP ini, dari sana awal munculnya semua ini", jawabnya ketika di wawancarai via telpon oleh media ini.
Ruslan panggilan akrabnya melanjutkan, kalau mengenai pembakaran salah satu bendera partai, menurutnya, mungkin akibat dari kemarahan dan tanggapan emosional serta psikologi dari umat islam.
"Tapi terkait dengan pembakaran bendera salah satu partai itu tetap tidak sesuai dengan aturan yang ada dan itu juga kurang bagus". Pungkasnya.
"Kalaupun ada aspirasi ya, sampaikan sesuai jalurnya. Nah dalam hal ini kan ada DPR, ada pemerintah yang resmi untuk menyampaikan aspirasi nya baik melalui hearing kah namanya atau apa?" Tanyanya.
Selain itu Ruslan juga menyampaikan bahwa tanpa harus dengan cara membakar salah satu bendera partai masalah bisa terselesaikan, kalau dengan cara membakar bendera salah satu partai nanti ujung-ujungnya Partai PDIP juga tidak terima. Sehingga dengan kondisi seperti ini lagi-lagi umat menjadi korbanya bahkan parahnya nanti bisa-bisa umat ini terpecah belah karena isu-isu seperti itu.
Namun melihat gelombang masa ini Dewan Pimpinan MUI juga sudah mengeluarkan maklumat Kep-1240/DP-MUI/IV/2020 menyikapi RUU HIPHIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI.
"Sekilas juga saya dapat info bahwa di NTB juga terjadi deklarasi menolak RUU HIP tp itukan ilegan tanpa merusak atau membakar kan. Ulama kita di islami' center elegan lah nggak sampai merusak atau membakar tetapi cukup memberikan pernyataan resmi" Tuturnya.
Tetapi namanya bernegara pasti ada perang kepentingan dari luar, pasti ada. Kalau kita baca globalizem bahwa spionase dari negara luar kepada kita pasti ada, lalu bagaimana membuat bangsa kita ini pecah belah dan mundur ya pasti terjadi namanya perang Spionase. Cuma apakah dari dalam atau dari luar kan kita belum tau? Tapi operasi untuk melemahkan negara kita pasti ada melalui pihak luar. Jangan sampai ini adalah pengalihan isu dari kondisi yang saat ini ada.
PDIP ini juga merupakan partai yang resmi dan legal bahkan sekarang dia menjadi ketua DPR, bahkan juga dia yang mengusung presiden dia menang. Ya secara konstitusional PDIP tetap menjadi partai yang resmi dan legal. Adapun kenapa dia yang menjadi sasaran ya karena mungkin saja PDIP yang menjadi inisiator RUU HIP ini. Sebab saya kira semua ini berawal dari RUU HIP itu, itu adalah pemicu awalnya.
Oleh karena itu melihat gejolak yang seperti ini "saya berharap mari kita berkolaborasi, membangun kekuatan bersama jangan kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak prinsip atau tehnis gitukan. Masalah bangsa ini kan bukan masalah ideologi tapi masalah ekonomi". Harapnya
Apalagi di tengah pandemi covid-19 ini kan kita terpuruk, hutang negara bertumpuk, kekuatan kita makin melemah sementara negara luar semakin menguat, globalisme semakin kuat cengkraman nya terutama bang dunia. Kita sekarang ini dibuat tidak berkutik dan tidak ada pilihan kecuali pinjaman.
"Jadi saya kira semoga ini bukan pengalihan isu dari kondisi negara kita yang terpuruk ekonominya, oleh sebab itu mari kita bersatu menjaga negara kita, menjaga kedaulatan negara kita supaya ekonomi bangsa kita bangkit kembali menuju kekuatan Indonesia di dunia" Tutupnya (SN-07 dan CR SN-04)
