Notification

×

Iklan

Iklan

Pelayanan PKM Dinilai Kurang Maksimal, Ketua Dewan Dorong Komisi II Untuk Sidak

Wednesday, November 25, 2020 | November 25, 2020 WIB Last Updated 2021-04-01T15:33:29Z

Foto: Murnan, Ketua DPRD Lotim

Lombok Timur, Selaparangnews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan mendorong Komisi II untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke semua Puskesmas atau PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang ada di Lotim.

Hal itu ditegaskan Murnan selaku Ketua DPRD Lotim pasca terjadinya insiden nahas yang menimpa salah seorang Ibu hamil asal Kecamatan Sikur bernama Herni Suryani yang terpaksa melahirkan bayinya tanpa pendampingan bidan di tengah perjalanan menuju rumah sakit yakni di dalam mobil ambulance milik salah satu PKM.

Meskipun Herni beserta bayinya selamat dalam kejadian malang tersebut, tentu hal itu tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. Karena itulah, Komisi II DPRD Lotim langsung memberikan atensi dengan melakukan Sidak ke PKM tersebut untuk memberi teguran atas kelalaian yang mereka lakukan.

Ketika dimintai tanggapan terkait hal itu, Murnan mengakui bahwa memang selama ini pelayanan di Puskesmas memang terkesan setengah-setengah. Karena itulah dia berjanji akan mendorong Komisi II selaku pihak yang bermitra dengan Dinas Kesehatan (Dikes)  untuk melakukan Sidak ke semua PKM yang ada di Lotim.

“Saya Setuju kita harus Sidak dan sekaligus pembenahan terhadap pola kinerja pelayanan dasar yang masih setengah-setengah saya lihat,” ujarnya. Selasa, 24/11/2020.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tidak begitu tahu faktor apa yang membuat pelayanan di PKM menjadi seperti itu. Karena itulah Ia mendorong adanya Sidak tersebut, untuk menggali informasi mengenai faktor apa saja yang dihadapi PKM sehingga pola pelayanannya menjadi tidak begitu maksimal. 

“Saya gak tahu apa faktornya, apakah faktor kesejahteraan  atau memang faktor orangnya,” katanya menduga-duga sembari menambahkan bahwa sangat mungkin itu terjadi karena faktor tenaga kesehatan yang tidak memahami bagaimana harus melayani.

Jika memang aspek kapasitas tenaga kesehatan yang menjadi faktornya, lanjut Murnan, maka hal itu harusnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Lotim untuk melakukan pembinaan, guna meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang berada di bawah naungannya. “Standar pelayanan minimal itu harus betul-betul dilaksanakan,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya tidak mau berandai-andai sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, sangat boleh jadi ada faktor lain yang membuat pelayanan PKM tidak maksimal seperti itu. "Mungkin kesejahteraan tenaga kesehatan misalnya," ucap Murnan.

Dia mengatakan bahwa semua elemen masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait hal itu. Tidak hanya tenaga kesehatan  yang perlu diberikan pembinaan terkait pelayanan, tetapi masyarakat secara umum juga perlu diedukasi. Apa sebab? karena pihak tenaga kesehatan juga tidak bekerja secara sembarangan, melainkan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan.

“Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman karena tenaga kesehatan kan bekerja berdasarakan SOP, Asal jangan ada yang lalai,” tutupnya. (yns)

×
Berita Terbaru Update