 |
| Foto: Zainul Muttaqin |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Adanya penunjukan Supllier pada program Bantuan Sosial Non Pangan (BPNT) di Lombok Timur dinilai kurang etis. Pasalnya, Pemerintah Daerah Lotim seharusnya berperan sebagai pengawas dalam program tersebut, bukan sebagai eksekutor pemilihan Supllier.
"Posisi Pemda Lotim sebagai pengawas antara Agen dan Supllier, bukan menunjuk atau membuat instruksi atas nama jabatan," tegas Zainul Muttaqin, pada Selasa 5 Januari 2021.
Perjanjian Kerjasama (PKs) antara Agen dan Supllier, menurutnya merupakan penerbitan hukum antara kedua belah pihak.
Jika didapati pembatalan secara sepihak, maka itu nantinya akan beresiko ke ranah hukum. Oleh sebab itulah, kedua belah pihak tersebut seharusnya diawasi oleh Pemda.
Bahkan ia menilai jika resiko instruksi oleh Bupati Lotim yang menunjuk Supllier tersebut nantinya akan beresiko besar, daripada target tujuan yang seharusnya di capai.
Ia tak memungkiri, hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah program BPNT di Lotim sangat di apresiasi.
"Namun hal itu harus disertai dengan kemampuan dan perangkap yang lengkap," peringatnya.
Dalam pandangannya, jika BUMDes masih berstatus prematur dan dipaksakan menjadi Supplier maka yang ditakutkan yakni akan merusak citra dari BUMDes itu sendiri.
"Sebaiknya mencoba satu atau dua BUMDes dulu sebagai percobaan, jika sukses ajaklah semuanya," himbaunya. (fgr)
