"Jika sudah yakin dengan keputusan, maka eksekusi. Tidak ada jalan keluar yang lain, selain penegakan hukum untuk menjaga kewibaan Negara," tegas Mastur Sonsaka, Peneliti Avesina Institute, pada Sabtu 02 Januari 2020.
Menurutnya, Negara Indonesia dibangun atas penegakam hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga Negara. Maka dari itulah, tindakan premanisme tidak dibenarkan dalam bentuk apapun.
Sehingga, kata Mastur yang seharusnya hadir dalam persoalan tersebut, harus aparat penegak hukum yang berwenang.
"Jangan biarkan sesama masyarakat saling berbenturan," ucapnya.
Maka dari itulah, ia menegasakan bahwa solusi satu-satunya ialah penegakan hukum. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka menurutnya aparat patut diduga memiliki agenda lain.
"Jangan biarkan rakyat bergerak sendiri, di luar koridor konstitusi," lugasnya.
Oleh sebab itulah, ia menuntut bersama masyarakat lainnya agar penegak hukum segera melakukan tugas dan fungsinya.
Agar tindakan premanisme dan sejenisnya, yang bisa merusak aset publik segera di tindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia sendiri mengharapkan, supaya tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam pro dan kontra penamaan bandara tersebut bisa duduk bersama dalam waktu dekat.
"Tokoh politik itu harus segera duduk bersama, guna membangun komunikasi yang kemudian menemukan win-win solution," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menghimbau agar masyarakat berfikir secara obyektif. Bukan dengan berfikir subyektif yang hanya menuruti kelompok tertentu.
Sebab, menurutnya jika pola berfikir masyarakat sudah subyektif. Maka akan selalu ada rasionalitas dan argumentasi untuk tidak setuju terhadap pandangan kelompok lainnya.
"Polemik perubahan bandara sejatinya persoalan bersama, asalkan Negara hadir bersama dengan seluruh perangkatnya," himbaunya. (fgr)
