 |
| Muhammad Jayadi, Ketua Lakpesdam PWNU NTB |
Mataram, Selaparangnews.com - Hampir dua tahun pandemi Covid-19 melanda, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Angka kasus positif Covid-19 terkendali, demikian juga dengan angka kematian jumlahnya semakin tinggi.
Per juli 2021, pemerintah menerapkan pemberlakuan PPKM untuk menekan persebaran kasus covid-19, dengan mengerahkan aparat keamanan. Namun faktanya kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan, yang ada justru menuai kontroversi ditengah masyarakat.
Di Nusa Tenggara Barat, angka kasus terkonfirmasi covid per 24 juli 2021 tercatat 18.806 kasus. Langkah pemerintah dalam menekan persebaran covid-19 harus terus didukung dengan menggalakkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.
Namun dalam praktiknya penanganan pandemi terlalu pemerintah sentris, sehingga dampaknya tidak terlalu maksimal untuk memutus penyebaran virus covid-19.
“Kami menilai penanganan pandemi terlalu pemerintah sentris, sehingga dampaknya tidak maksimal dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19," kata Muhammad Jayadi, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurutnya, dalam penanganan pandemi, pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal untuk menangani pandemi butuh peran aktif semua kalangan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri begitu saja.
"Ada tokoh masyarakat seperti Tuan Guru, Ustazd, Kiai Kampung, Da'i, Pendeta, Biksu, penyuluh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kelompok strategis lainnya di masyarakat yang bisa diajak bekerja sama memutus penyebaran virus covid-19. Namun peran strategis mereka tidak dimanfaatkan pemerintah," jelasnya.
Di akar rumput, lanjutnya laki-laki yang akrab disapa Jay itu, tokoh-tokoh tersebut sangat dekat dengan masyarakat, keberadaannya dihormati dan pesannya ditaati masyarakat. Mereka bisa digandeng dan diajak bekerjasama mengdeukasi masyarakat bahayanya covid-19, pentinggnya menjalankan protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi hingga menangkal berita hoax terkait covid-19.
"Jangan terlalu mengandalkan peran aparat keamanan dalam penanganan pandemi ini, kita tahu aparat keamanan ada jarak dengan masyarakat dan cendrung menggunakan cara-cara refresif dan kurang humanis, apalagi sejak pemberlakuan PPKM," imbuhnya.
Pemerintah mestinya mengevaluasi pelibatan aparat dalam penanganan pandemi covid-19, harus ada upaya kerja gotongroyong dengan kelompok-kelompok masyarakat yang perannya besar ditengah warga. Pemerintah harus melakukan ini untuk mempercepat proses penanganan pandemi ini, pintanya.
Terkait vaksin, kata Jay, Lakpesdam NU meminta pemerintah tidak menjadikan itu sebagai penghambat mobilitas dan pengekang aktivitas masyarakat, pemerintah semestinya merefleksikan tata kelola program vaksinasi yang masih sulit diakses warga.
"Program vaksinasi mestinya dilakukan di lingkungan yang dekat dengan warga, dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan di Puskesmas maupun Poskesdes, tidak dilakukan di tempat-tempat yang jangkauannya jauh dari warga, menyebabkan kerumunan, yang justru berpotensi menularkan virus," pungkasnya. (yns)
