 |
| H. Daeng Paelori, SE. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, H. Daeng Paelori meminta pihak pelaksana proyek pengerjaan Jembatan di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji agar bekerja secara baik dan profesional.
Segala hal yang menyangkut tanggungjawab terhadap lahan warga yang terdampak pembangunan itu harus segera diselesaikan secara baik.
"Jangan seenaknya merusak bangunan warga harus diselesaikan itu," ucapnya belum lama ini saat ditemui di ruang kerjanya. Sabtu, 28/08/2021.
Berdasarkan info yang Ia dapatkan, kata Ketua Partai Golkar Lombok Timur ini, proyek pelebaran Jembatan yang ada di wilayah perbatasan antara Desa Korleko dengan Desa Korleko selatan itu merupakan program Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan peningkatan ruas jalan dari BIL (Bandara Internasional Lombok) sampai ke Pelabuhan Kayangan, Labuhan Lombok.
"Itu sih nama programnya, termasuk peningkatan ruas jalan di Jembatan Korleko itu," imbuhnya.
Pelebaran Jembatan di Desa Korleko itu, kata H. Daeng Paelori tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baginya, sangat beruntung ada program provinsi di sana, karena kalau mengandalkan pemerintah kabupaten mungkin akan sulit lantaran tipisnya anggaran saat ini.
"Pertama-tama tentu kita bersyukur dengan pengerjaan Jembatan Korleko ini, cuma ini kan mangkrak," ketusnya seraya bertanya apa kendalanya sehingga terjadi seperti itu.
Kalau ada yang menyangkut dengan tanah warga yang dirugikan, Ia meminta supaya hal itu diselesaikan dengan baik, dengan memberikan kompensasi kepada warga tersebut.
"Tolong dibebaskan dong, diberikan orang kompensasi, jangan seenaknya begitu," tegas Daeng.
Selain meminta pihak pelaksana untuk bekerja dengan baik, H. Daeng Paelori juga berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi pengerjaan proyek itu.
Pasalnya, di samping sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Korleko, karena Jembatan itu sempit dan berbahaya, juga karena sangat strategis dan penting bagi percepatan pembangunan di NTB, khususnya di Lombok Timur sebagai penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
"Saya sarankan kepada pelaksananya supaya apa yang belum diselesaikan harus segera diselesaikan dengan baik di lapangan," pungkasnya. (Yns)
