 |
| HM. Sukiman Azmy, Bupati Lombok Timur saat membuka acara Musyawarah Daerah (Musda) Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy meminta kepada Pemerintah Desa untuk mempelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum melakukan penolakan.
Bupati mencontohkannya dengan kebijakan Pemkab untuk mengalihkan Tanah Pecatu Desa induk ke Desa pemekaran, yang mendapat penolakan sejumlah Kepala Desa.
Bupati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan, serta dengan mengutamakan kemajuan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
"Pelajari dulu kebijakan Pemerintah, jangan langsung ditolak,” pesannya sembari mengingatkan bahwa Desa yang menolak tidak akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Rabu, 27/10/2021.
Hal tersebut menjadi penekanan Bupati saat membuka acara Musyawarah Daerah (Musda) Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu, 27 Oktober 2021.
Pasalnya, kata Bupati, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten adalah sebuah kesatuan dalam sistem Pemerintahan. "Setiap komponen ini harus saling mendukung untuk terwujudnya tujuan bersama. Demikian pula dalam berbagai kebijakan lainnya," kata Bupati Sukiman.
Ia mengajak Kepala Desa untuk bekerja sama serta membangun komunikasi dan kosolidasi dengan Pemerintah Kabupaten, termasuk pula melalui FKKD.
Ia berharap, FKKD mampu menjembatani Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, meskipun selama ini Bupati menilai bahwa kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Desa sudah baik.
Di mana hal itu dapat dilihat dari keberhasilan dan prestasi yang diraih sejumlah Desa, seperti keberhasilan dalam menyelesaikan vaksinasi lebih dari 100 ribu dosis dalam tiga hari secara mandiri disebut Bupati sebagai salah satu wujud kerja sama tersebut.
Bupati juga mengharapkan dukungan Kepala Desa dan FKKD untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SDM Lombok Timur yang salah satu barometernya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bupati menargetkan IPM Lombok Timur dalam dua tahun ke depan meningkat dan menduduki posisi paling tidak ke tujuh dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTB.
Bupati juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pengurus FKKD selama ini dan berharap ke depan dapat semakin ditingkatkan.
Ia percaya FKKD yang kuat dan bermartabat akan menjadikan desa hebat. Karena itu Musda ini harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kemajuan desa, dan mampu berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah. (SN)
