 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin ditemui wartawan di ruang kerjanya |
SELAPARANGNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakilnya H. Moh. Edwin Hadiwijaya akan mengambil langkah tegas untuk mengatasi penumpukan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini belum tertagih secara optimal.
Salah satu kebijakan strategis yang segera dijalankan adalah dengan menurunkan para tenaga honorer kabupaten yang berlebih ke kecamatan guna membantu proses penarikan pajak tersebut.
Bupati mengungkapkan bahwa nilai tunggakan PBB masyarakat saat ini telah mencapai sekitar Rp 55 miliar, dan kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena itu adalah kewajiban.
“Kita punya piutang di PBB itu Rp. 55 miliar, kan tidak sedikit itu,” ungkap Bupati kepada Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya. Selasa, (10/06/2025)
Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena jumlah petugas pungut pajak yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani sehingga hal itu tidak tertagih dengan baik.
Bupati tidak ingin para honorer di Kabupaten menumpuk tanpa pekerjaan yang jelas. Mereka akan diturunkan ke kecamatan untuk diberikan tugas konkret agar memiliki hasil guna di dalam roda pemerintahan. "Ya supaya tenaga honorer kita ini benar-benar punya hasil dan daya guna,” tegasnya.
Langkah ini, kata dia, sejalan dengan upaya Bupati dalam memperkuat kinerja pemerintahan kecamatan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah.
Ia berharap kehadiran para tenaga honorer di kecamatan dapat membantu camat dan aparatur desa dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperbaiki kinerja pelayanan publik di lapisan bawah.
“Kalau ini berjalan dengan baik, bukan hanya PAD kita yang meningkat, tapi juga koordinasi pemerintah bisa lebih solid. Pemerintah kecamatan harus kuat,” tambahnya.
Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang selama ini belum terdistribusi secara merata di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
Dengan pelibatan aktif para tenaga honorer, diharapkan target peningkatan PAD melalui sektor PBB bisa tercapai dalam waktu yang lebih singkat. (Yns)
