 |
| Hadi Fathurahman, Kadis Perdagangan Kabupaten Lombok Timur diwawancara wartawan di lokasi kebakaran pasar Pringgabaya (Dok.Selaparangnews.com) |
SELAPARANGNEWS.COM - Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Hadi Fathurahman akhirnya angkat bicara terkait polemik penyaluran bantuan bagi korban kebakaran Pasar Pringgabaya. Melalui konfirmasi via WhatsApp, Rabu (06/05/2026), ia menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran mendalam terkait adanya laporan bantuan yang diduga salah sasaran.
“Sedang kita telusuri. Kita sudah berusaha mendata dengan baik, tapi memang di lapangan agak kesulitan menentukan siapa yang benar-benar terdampak dan tidak. Kami terus berkoordinasi dengan Kepala Pasar,” jawabnya singkat.
Pernyataan Kadisdag tersebut muncul setelah gelombang protes dari para pedagang konveksi yang mengaku menjadi korban dalam musibah tersebut. Sulhiyah, salah satu pengusaha konveksi, mengungkapkan kekecewaannya karena namanya raib dari daftar penerima bantuan, padahal lapaknya ludes terbakar.
"Bukan saya saja, banyak yang tidak dapat. Hampir semua pedagang di blok saya yang jelas-jelas terbakar malah tidak dapat bantuan," tutur Sulhiyah saat dihubungi melalui telepon.
Ia membeberkan kejanggalan di mana pedagang di blok ujung yang sama sekali tidak tersentuh api, justru masuk dalam daftar penerima. Sementara dirinya yang menyimpan barang konveksi hingga rugi ratusan juta rupiah malah diabaikan.
Sulhiyah juga mengkritik metode pendataan yang dinilai tidak profesional. Menurutnya, petugas tidak mendata langsung ke titik kebakaran, melainkan menggunakan pola saling tunjuk antar-pedagang di blok tertentu.
"Seandainya setelah kejadian pemilik lapak diminta berdiri di lapaknya masing-masing, tentu akan jelas siapa yang berhak. Tapi ini tidak dilakukan. Pola pendataannya cuma ditunjuk-tunjuk saja oleh pedagang lain," ungkapnya.
Ia mengaku sudah dua kali menyerahkan KTP dan izin dagang secara resmi agar masuk dalam pendataan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi ke pihak pasar, ia justru mendapat jawaban bahwa data tersebut diturunkan langsung dari pemerintah daerah.
Setelah suara protes ini mencuat ke publik, Sulhiyah mengaku telah dihubungi kembali oleh pihak pasar untuk segera menyerahkan KTP guna keperluan pendataan ulang. (Yns)
