 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan sebagai langkah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos). Instruksi itu disampaikan menyusul capaian awal aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang masih tergolong rendah, sehingga diperlukan percepatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (23/07/2026).
Untuk memastikan akurasi data, Bupati mengerahkan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pejabat eselon II dan III, koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), hingga 300 relawan pemuda yang akan diterjunkan langsung ke lapangan melakukan pendataan dan verifikasi masyarakat penerima manfaat.
"Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait yang menyampaikan bahwa prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat," kata Haerul Warisin.
Ia mengaku tidak terkejut dengan capaian awal aktivasi Perlinsos yang masih berada di kisaran 1 persen, mengingat Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk besar sekaligus memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
"Jumlah penduduk kita banyak dan tingkat kemiskinan kita juga banyak. Saya yakin pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap," ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kritik masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan data bantuan sosial. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak.
"Kalau kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III bersama Koordinator PKH untuk menyusun langkah teknis percepatan, sekaligus membentuk satuan tugas (Satgas) dan tim kerja khusus guna mempercepat pembaruan data kemiskinan.
Di hadapan ratusan relawan sosial dan pemuda, Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan mereka membantu pemerintah melakukan verifikasi data secara langsung di lapangan.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan (Korwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ahmad Bashori mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial pemerintah pada 2026.
Menurutnya, BPKP saat ini tengah melakukan monitoring terhadap implementasi program digitalisasi bansos Kementerian Sosial yang dikomandoi langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Meski demikian, hasil monitoring menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di Lombok Timur. Hingga saat ini, jumlah pendaftaran penerima bantuan sosial baru mencapai sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah percontohan lainnya.
Selain itu, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Lombok Timur juga baru mencapai sekitar 7 persen. Padahal, IKD menjadi instrumen penting dalam memvalidasi data kependudukan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial yang akurat.
BPKP juga mengidentifikasi sejumlah kendala strategis yang perlu segera dibenahi, mulai dari perlunya penguatan regulasi dan strategi komunikasi di lapangan hingga persoalan jaringan internet yang belum stabil di sejumlah wilayah.
Melalui sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), relawan sosial, kader sosial, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis percepatan digitalisasi bantuan sosial dapat diwujudkan sehingga penyaluran bantuan ke depan semakin terintegrasi, akurat, transparan, dan tepat sasaran. (SN)
