 |
| Foto: Ir. Sahri, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Kepala Desa Pijot Utara,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, belum lama ini mengeluh terkait
banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih belum tersentuh bantuan pemerintah di sana, baik
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Sebagaimana diceritakan Sudirman, selaku Kades Pijot Utara
bahwa jumlah RTLH yang belum tersentuh bantuan itu mencapai ratusan unit, yang tersebar di
sejumlah dusun.
Dia mengaku bahwa pemerintah kabupaten Lombok Timur sudah sering melakukan survey dan mengambil gambar, mulai sejak tahun 2018 silam, namun sampai sekarang hasilnya nihil.
“Sampai-sampai beberapa kali saya pergi meloby ke dinas,
tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya, dijanji-janjikan terus,” tuturnya saat
dihubungi via telepon. Rabu,16/2020.
Sudirman melanjutkan, masyarakat setempat sangat berharap
uluran tangan pemerintah untuk memperbaiki rumahnya, bahkan harapan tersebut sudah ada jauh sebelum dirinya
menjabat sebagai Kades di sana.
Selama ia menjabat sebagai Kades, lanjutnya, Ia baru
menyelesaikan 15 unit RTLH yang dianggarkan melalui Dana Desa. “Saya baru dua
tahun menjabat, dan sudah membangun 15 unit rumah yang kita anggarkan dari Dana
Desa,” katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, hal itu sangat tidak memadai
jika dibandingkan dengan jumlah RTLH yang sangat banyak di desa tersebut. Karena
itulah, Ia berharap, Pemprov dan Pemkab bisa menyentuhnya dengan program RTLH itu.
Menanggapi keluhan Kades Pijot Utara Tersebut, Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Timur, Ir. Sahri menjelaskan bahwa,
bukan hanya Desa Pijot Utara, namun masih banyak desa lain
yang juga belum tersentuh oleh program RTLH.
Dia menuturkan bahwa pada awal tahun 2019, jumlah RTLH di
Lotim ialah sebanyak 35. 236 unit. Dan dari jumlah itu, katanya, setiap tahun
dilakukan perbaikan secara bertahap.
Pada tahun 2019, lanjutnya, RTLH yang dikerjakan ialah
sebanyak 2.978 unit yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa. “Jadi bukan hanya Desa
Pijot Utara, melainkan masih banyak desa lain juga belum tersentuh, kenapa? Karena
keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Kemudian pada tahun 2020, sambungnya, Lotim mendapat cukup banyak kuota pengerjaan RTLH, namun karena terkendala Pandemi Covid-19, banyak pekerjaan yang ditunda sehingga pihaknya hanya bisa mengerjakan sebanyak 2. 241 unit.
“Jadi, jumlah RTLH yang masih tersisa per Bulan Januari 2021 nanti ialah sebanyak 30. 017 unit,” paparnya.
Dia mengatakan bahwa semua Desa sudah tercakup di dalam data
tersebut, termasuk Desa Pijot Utara, kecuali dua kecamatan yang tidak
dimasukkan, yakni kecamatan Sambelia dan Kecamatan Sembalun.
“Kenapa tidak dimasukkan, karena rumah di sana lebih banyak masuk pada program
Rumah Tahan Gempa (RTG),” katanya.
Dengan Tegas Ia mengatakan bahwa dirinya akan menolak Pemerintah Desa yang
meloby menggunakan uang untuk mendapatkan program itu.
Pasalnya, lanjut Sahri, program tersebut merupakan upaya
untuk membantu meringankan beban orang miskin. Jika untuk mendapatkannya harus
dengan uang, otomatis nanti pemerintah desa akan melimpahkannya ke masyarakat
yang mendapatkan bantuan tersebut.
“Yang benar saja cara kita melayani masyarakat, tidak jadi
saya kasih kalau saya temukan ada yang pakai uang,” ancamnya.
Dia mengatakan bahawa loby itu cukup dilakukan dengan datang
silaturahmi sembari membawa data yang valid. Dia menceritakan bahwa hal serupa
sempat disampaikan kepada sejumlah Kades yang pernah datang kepadanya.
"Kita ini mau membantu masyarakat miskin, dia rumahnya
begitu karena miskin, masak kita mau loby macem-macem, padahal tinggal nunggu
giliran saja, karena datanya sudah ada,” tutupnya. (yns)
